Suara.com - PDIP menggelar pemaparan laporan hasil sidang Komisi Politik, Program, dan Organisasi pada hari kedua Kongres PDIP Ke-VI di Bali hari ini.
“Tadi pagi, laporan hasil sidang komisi dibahas oleh utusan kongres sejak kemarin sore hingga malam. Tim perumus dan tim perancang sidang mempresentasikannya ke pleno,” kata Ketua DPP PDIP demisioner Deddy Yevri H. Sitorus di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Menurut dia, dokumen yang disiapkan Steering Committee telah dibahas secara mendalam oleh peserta kongres. Hasilnya diterima secara bulat, yaitu Ketua Umum PDIP terpilih periode 2025–2030, Megawati Soekarnoputri.
Deddy mengungkapkan bahwa Megawati mengingatkan kepada seluruh kader PDIP agar program dan sikap politik tidak sekadar menjadi dokumen tanpa implementasi.
“Ibu Ketua Umum secara tegas meminta agar kesepakatan Komisi Program, Organisasi, dan Politik benar-benar dilaksanakan oleh kader, baik di struktur partai, legislatif, maupun eksekutif,” ungkap Deddy
Dia menjelaskan bahwa keputusan kongres ini diikuti oleh seluruh struktur partai, mulai dari pengurus anak ranting hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
“Ibu Mega ingin hasil pembahasan komisi tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga dilaksanakan sesuai konteks dan kebutuhan tiap daerah,” ujar Deddy.
Mengenai program yang dicanangkan, Deddy menyebut, PDIP tetap berpegang pada agenda kerakyatan yang berkesinambungan.
“Program kami menyentuh hal-hal fundamental seperti pendidikan, kesehatan, produktivitas ekonomi, dan politik anggaran,” ucap Deddy.
Baca Juga: Prabowo Beri Amnesti, Hasto Langsung Terbang ke Bali? Ini Kata Orang Dalam PDIP!
Meskipun sikap politik partai sudah disampaikan dalam pleno, Deddy mengisyaratkan bahwa penjelasan lebih rinci mungkin akan disampaikan setelah kongres berakhir.
“Steering Committee atau Ibu Mega mungkin akan menyampaikannya melalui konferensi pers nanti,” tandas dia.
Berikutnya, Kongres PDIP Ke-VI di Bali akan berlanjut dengan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Berita Terkait
-
Eksklusif dari Bali: Suasana Terkini Kongres PDIP, Penjor Banteng Berjejer, Pecalang Siaga
-
Cucu Soekarno soal Amnesti Prabowo ke Hasto PDIP: Hukum Jangan jadi Alat Bungkam Lawan Politik!
-
Hasto PDIP Auto Bebas usai Dapat Amnesti Prabowo? Begini Kata KPK
-
Hasto Dapat Amnesti, Petinggi PDIP: Terlambat!
-
Prabowo Jadi Pahlawan Hasto? PDIP Ungkap Fakta Sebenarnya di Balik Amnesti
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS