Suara.com - Panggung penutupan Kongres VI PDI Perjuangan menjadi arena bagi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk melontarkan salah satu pidatonya yang paling keras dan tanpa kompromi.
Di hadapan ribuan kadernya, Megawati tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga sebuah ultimatum tegas yang menggetarkan Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
Pesan utamanya jelas, PDIP bukanlah kendaraan untuk memperkaya diri. Bagi mereka yang berniat demikian, pintu keluar terbuka lebar.
Di tengah sorotan kamera dan tatapan para kader, Megawati secara eksplisit menyasar mentalitas pragmatis yang mungkin telah menjangkiti sebagian kader.
Ia memperingatkan agar partai berlambang banteng ini tidak disalahgunakan menjadi alat untuk kepentingan pribadi.
"Jangan jadikan partai ini arena untuk terus-menerus mencari kekuasaan dan kekayaan pribadi,” kata Megawati.
Tak berhenti di situ, ia langsung menyodorkan konsekuensi bagi siapa pun yang merasa tidak sejalan dengan prinsip tersebut.
Dengan nada yang tidak main-main, Megawati menantang mereka yang tidak siap untuk mengabdi agar angkat kaki secara terhormat.
"Kalau tidak siap, lebih baik mundur secara kesatria,” tegasnya.
Baca Juga: Amnesti untuk Hasto, Kenneth PDIP Puji Prabowo: Layak Disebut Negarawan
Ultimatum ini menjadi sinyal kuat bahwa Megawati mencium adanya kader yang loyalitasnya tidak murni pada ideologi partai, melainkan pada potensi keuntungan material dan jabatan.
Selanjutnya, Megawati mendefinisikan kembali kriteria seorang kader sejati di matanya. Ia menyindir keras para politisi yang hanya piawai bermain kata-kata namun nihil dalam kerja nyata.
Menurutnya, loyalitas dan kualitas seorang kader dibuktikan oleh keringat, bukan oleh liur.
"Saya tidak butuh kader yang hanya pandai beretorika. Saya butuh kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput,” ujarnya.
Pernyataan ini adalah sebuah kritik langsung terhadap model politik modern yang sering kali terjebak dalam pencitraan dan perdebatan elite. Megawati menuntut para kadernya untuk kembali ke basis utama kekuatan partai rakyat jelata.
Kader yang Ditolak:
Berita Terkait
-
Amnesti untuk Hasto, Kenneth PDIP Puji Prabowo: Layak Disebut Negarawan
-
4 Poin Menohok dari Amukan Megawati di Kongres PDIP
-
Tamparan Keras untuk Kandang Banteng Jateng, Megawati: Jangan Memalukan Saya Lagi
-
Sebut Perang Bikin Harga Minyak Meroket, Megawati ke Kader PDIP: Jangan Kalian Pikir Pendek
-
Megawati: Demokrasi Indonesia Bukanlah Demokrasi Blok-blokan Kekuasaan, tapi...
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum