Suara.com - Suasana Kongres VI PDI Perjuangan (PDIP) di Nusa Dua, Bali, mendadak haru biru. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak kuasa menahan tangis saat menyambut kedatangan Sekjen Demisioner, Hasto Kristiyanto, yang baru saja menghirup udara bebas. Momen emosional ini disambut riuh tepuk tangan ribuan kader yang hadir.
Hasto, yang resmi bebas dari Rutan KPK pada Jumat (1/8/2025) malam berkat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, langsung berjalan ke atas panggung. Ia dan Megawati saling berpelukan erat.
Di momen itulah tangis Megawati pecah, melihat salah satu orang kepercayaannya itu bisa kembali hadir di tengah-tengah keluarga besar PDIP.
Dalam pidato politiknya, Megawati menyiratkan kelegaan dan keyakinan bahwa kebenaran telah menemukan jalannya. Ia mengaku tak berhenti berdoa untuk kebebasan Hasto.
"Tuhan memberikan apa yang telah inginkan oleh beliau. kita sekarang. Saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap Pak Hasto berada kembali di keliling ini, Pak. Maka apa yang tadi saya baru katakan harus teguh, harus setia. Karena itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah SWT," kata Megawati dengan nada suara bergetar.
Namun, di balik momen haru tersebut, Megawati melontarkan sindiran tajam terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.
Sebagai sosok yang turut membidani lahirnya lembaga antirasuah itu, ia mengaku sangat sedih dan heran dengan cara kerja KPK sekarang, terutama dalam penanganan kasus yang menjerat Hasto.
"Maaf ya kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi aduh pemberantasan korupsi. Coba toh kalau sekarang modelnya kayak begini lalu bagaimana? Coba saja pikir karena aneh," ujar Megawati.
Ia bahkan secara terbuka mempertanyakan mengapa kasus yang menurutnya sepele harus sampai melibatkan intervensi seorang presiden melalui pemberian amnesti.
Baca Juga: Megawati Sedih Lihat KPK Saat Ini: Urusan Hasto Saja Presiden Harus Turun Tangan
"Saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja, Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan," tambahnya.
Berita Terkait
-
Megawati Sedih Lihat KPK Saat Ini: Urusan Hasto Saja Presiden Harus Turun Tangan
-
Jawaban Jokowi soal Kontroversi Amnesti Hasto dan Abolisi Lembong: Bukan Urusan Saya!
-
PDIP Pilih 'Jalan Ketiga'; Tidak Masuk Pemerintahan atau Oposisi, Tetapi...
-
Asyik Liburan ke Bali, Zlatan Ibrahimovic Dikira Ikut Kongres PDIP
-
Megawati Ancam Kader Pemburu Kekayaan: Mundur Saja, Pintu Keluar Terbuka Lebar di Kongres PDIP
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden