Unggahan lawas Sri Mulyani cosplay menjadi Luffy itu kini kembali menjadi sorotan netizen. Berbagai komentar terlihat menghiasi unggahan tersebut.
“Emang pemerintah ini serba salah, udahlah menganggap makar orang-orang yang pake bendera one piece, ketampol sendiri dengan pejabat-pejabat yang mengidolakan one piece, diantaranya wapres yg ada gambar one piece di kaosnya waktu debat cawapres,” tulis akun @alas***
“Ratu pajak laut,” ujar akun @Sugi***
“One Piece-nya gak masalah, emang pejabat generasi ini pada gobl*k aja,” komen akun @Biar***
“Ngakunya idola one piece tapi malah cosplay jadi tenryubito, mul mul,” ujar akun @faiz***
“Penghisap pajak rakyat,” ujar akun @soft***
Kontroversi Sri Mulyani
Sri Mulyani menjadi salah satu menteri yang kerap menjadi bahan gunjingan netizen di media sosial.
Beberapa kebijakannya terutama yang menyangkut masalah pajak kerap disebut membebani masyarakat kecil.
Baca Juga: Mengapa Pengibaran Bendera One Piece Jelang 17 Agustus Bisa Dituduh Makar?
Beberapa waktu lalu, Sri Mulyani mengungkap soal adanya kemungkinan perencanaan cukai pada Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB).
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin, 14 Juli 2025.
Tantu saja rencana tersebut langsung menjadi perhatian besar bagi produsen makanan di Indonesia.
Tak cukup sampai di situ, Sri Mulyani juga baru-baru ini mengungkapkan bahwa akan memberlakukan aturan baru pajak emas batangan.
Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52 Tahun 2025. Aturan tersebut mulai efektif pada 1 Agustus 2025.
"Atas pembelian emas batangan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bullion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai," demikian bunyi kutipan dari PMK 51/2025.
Berita Terkait
-
8 Link Twibbon Wanted One Piece, Cara Mudah Bikin Poster Buronan Ala Luffy dan Nakama
-
Luruskan Omongan Sebelumnya, Dasco Soal Bendera One Piece: Tak Masalah, Tapi Ada yang Salahgunakan
-
Beda Sikap Soal Bendera One Piece: Ketua MPR Bilang Kreatif, Istana: Merah Putih Bukan Pilihan!
-
Dirut Bank Mandiri Dicopot, Anak Buah Sri Mulyani Bertahan di Jajaran Komisaris
-
Melawan Arus, Baskara Putra dan Warganet Lantang Suarakan Protes Sweeping Bendera One Piece
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Riwayat Pendidikan Gibran di KPU Jadi Sorotan, Masa SMA Ditempuh 5 Tahun
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
Siswi MTS Cipayung Gantung Diri Akibat Bullying, Menteri PPPA: Anak Butuh Ruang Aman untuk Curhat
-
5 Fakta Dugaan Skandal Panas Irjen Krishna Murti dan Kompol Anggraini Berujung Mutasi Jabatan
-
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Warganet Usul Tim BGN Berisi Purnawirawan TNI Diganti Alumni MasterChef
-
Detik-detik Mengerikan Transjakarta Hantam Deretan Kios di Jaktim: Sejumlah Pemotor Ikut Terseret!
-
Serukan Green Policy Lawan Krisis Ekologi, Rocky Gerung: Sejarah Selalu Berpihak ke Kaum Muda
-
Kunto Aji Soroti Kualitas Makanan Bergizi Gratis dari 2 Tempat Berbeda: Kok Timpang Gini?
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Pajak Kendaraan di RI Lebih Mahal dari Malaysia, DPRD DKI Janji Evaluasi Aturan Progresif di Jakarta