Suara.com - Musim kemarau telah tiba, dan peta bencana di Indonesia berubah drastis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat, dalam sepekan terakhir, 60 persen bencana yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang kini mengepung Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Merespons kondisi darurat ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi; padamkan titik api secepat mungkin dengan mengandalkan teknologi canggih untuk mencegah bencana ekologis yang lebih besar.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa sebaran karhutla saat ini sudah sangat dominan di dua pulau besar tersebut. Bahkan, seluruh provinsi di Kalimantan sudah terdampak.
"Kalimantan sudah sangat dominan dengan kebakaran hutan dan lahan, baik itu di Kalimantan Barat, tengah, selatan, timur maupun Kalimantan Utara," kata Abdul dalam disaster briefing secara virtual, Senin (4/8/2025).
"Ini memang untuk Sumatera dan Kalimantan khususnya daerah gambut, kita telah lakukan pendampingan dari awal," tambahnya.
Perintah Tegas Prabowo
Melihat eskalasi yang cepat, Presiden Prabowo Subianto tidak mau kecolongan. Abdul Muhari menyampaikan pesan khusus dari presiden agar setiap titik api bisa direspons dengan sangat cepat sebelum membesar.
"Pesan pak presiden, ketika ada titik api, ketika tereskalasi jadi karhutla besar, itu harus bisa direspon dengan cepat baik itu satgas darat maupun satgas udara," tutur Abdul.
Perintah ini diperkuat oleh pernyataan Prabowo sendiri dalam forum koordinasi sebelumnya. Ia menekankan bahwa pendekatan ilmiah berbasis teknologi seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) harus menjadi ujung tombak.
Baca Juga: 4 Poin Utama 'Surat Sakti' Prabowo yang Membebaskan Tom Lembong dari Tuntutan
“OMC terbukti menjadi instrumen efektif dalam mengendalikan kebakaran dan mencegah bencana asap lintas batas yang dapat merugikan Indonesia di tingkat regional,” kata Prabowo.
Strategi mengandalkan teknologi modifikasi cuaca ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini tergolong anomali.
Curah hujan tercatat masih berada di atas rata-rata curah hujan 30 tahun terakhir. Kondisi kemarau basah ini justru membuka peluang emas untuk mengoptimalkan OMC dalam memicu hujan buatan, sehingga proses pemadaman karhutla bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan