Sabrang MDP soal Abolisi Tom Lembong: Jangan Kaget, Ada 'Koby' One Piece di Pemerintahan!

Suara.com - Di tengah riuh pro dan kontra mengenai keputusan pemerintah memberikan abolisi kepada Tom Lembong, budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh (Sabrang MDP) muncul dengan perspektif yang unik dan menohok.

Alih-alih ikut melayangkan kritik tajam, ia justru mengajak publik untuk bersyukur dan mengapresiasi langkah tersebut, sembari menyisipkan analogi dari anime populer, One Piece.

Menurut Sabrang, keputusan yang terkesan kontroversial ini sebenarnya adalah sinyal positif yang menunjukkan adanya "orang baik" yang berjuang dari dalam lingkar kekuasaan. Ia memandang langkah ini sebagai sebuah kemenangan kecil yang patut dihargai, bukan dicaci maki.

Analogi 'Marine Ford': Ada Pahlawan 'Koby' di Tengah 'Akainu'

Untuk memudahkan pemahaman publik, terutama kalangan muda, Sabrang menggunakan metafora yang akrab bagi penggemar serial One Piece.

Ia menggambarkan struktur pemerintahan saat ini layaknya "Marine Ford," markas besar Angkatan Laut dalam anime tersebut. Di dalam institusi raksasa itu, tidak semuanya berisi tokoh antagonis seperti Laksamana "Akainu" yang kaku dan tanpa kompromi.

Sabrang meyakini, ada pula sosok-sosok idealis seperti "Koby" atau bahkan "Garp" yang memiliki nurani dan berupaya membawa perubahan dari dalam sistem. Abolisi untuk Tom Lembong, menurutnya, adalah buah dari perjuangan "faksi baik" di internal pemerintah.

"Pembebasan Tom Lembong menunjukkan adanya tokoh di 'Marine Ford' (pemerintah) yang berbuat sesuatu," ujar Sabrang.

Ia menegaskan bahwa langkah ini tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari pertarungan gagasan di balik layar oleh pihak-pihal yang tidak sepakat dengan penanganan kasus Tom Lembong sebelumnya.

Baca Juga: Geger Bendera One Piece: Pemerintah Lebay? Gus Dur Dulu Santai Soal Bintang Kejora!

Apresiasi Langkah Optimal, Bukan Kemenangan Absolut

Lebih lanjut, Sabrang menekankan bahwa dalam realitas politik yang kompleks, sebuah kemenangan absolut jarang terjadi.

Abolisi ini, baginya, adalah langkah paling optimal yang bisa diambil pemerintah saat ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk stabilitas politik dan landasan hukum.

Yang terpenting, menurutnya, adalah pengakuan implisit dari pemerintah atas kesalahan di masa lalu.

"Ini perlu dihargai sebagai satu langkah ke depan. Abolisi berarti ada pengakuan kesalahan," jelasnya. Dengan memberikan apresiasi, publik dinilai dapat memberikan insentif bagi pemerintah untuk tidak ragu mengambil langkah korektif serupa di masa depan.

Pesan Menohok untuk Publik: Jangan Jadi 'Pengamen yang Marah'