Suara.com - Bupati Pati Sudewo sedang menjadi sorotan publik atas kebijakan yang ditetapkannya yakni menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 250 persen.
Kebijakan ini menuai protes warga Pati karena merasa keberatan dengan kenaikan yang jumlahnya signifikan.
Di saat banyak protes dan kecaman rakyat, Sudewo tak gentar bahkan menantang masyarakat yang akan mendemonya.
Terbaru, Gerakan Pati Bersatu sudah melayangkan surat izin demo untuk 13 - 14 Agustus 2025 dengan 50 ribu massa.
Sementara, Sudewo berani menaikan pajak sangat tinggi itu bukan tanpa alasan dan perhitungan.
Menurutnya, PBB Pati tidak pernah mengalami penyesuaian selam 14 tahun sejak 2011 lalu.
Sementara itu menurutnya pemerintah daerah butuh dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayan publik.
Sudewo juga seolah ingin cuci tangan bahwa kenaikan pajak itu sesuai dengan Peraturan Daerah yang dibuat pemimpin sebelumnya. Peraturan itu adalah Perda Nomor 1 Tahun 2024.
Terlepas dari kenaikan pajaknya, netizen yang melihat video pernyataan sang bupati menantang warganya merasa ikut geram.
Baca Juga: Suara Live! Plt Sekda Pati Hampir Adu Jotos dengan Warganya, Gim Roblox Bakal Dilarang di Indonesia?
"Siapa yang mau melakukan penolakan, silahkan. Jangan hanya 5000 orang, 50 ribu orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar! Saya tidak akan merubah keputusan," kata Bupati Sudewo.
Banyak netizen yang akhirnya berkomentar bernada negatif untuk sang bupati.
"Mudah-mudahan jangan lari saat di kepung orang demo ya," komentar netizen.
"Ngemis suara rakyat, begitu jadi malah seolah dipilih bukan dari suara rakyat," komentar yang lain.
"Waduh. Ini Bupati cari masalah sama rakyatnya. Sudah tahu rakyatnya banyak yang di PHK, eh malah pajak dinaikkan 250 persen, bisa jadi Bupati ini hidupnya tidak nyaman," komentar netizen.
Berita Terkait
-
Jadi Tersangka Suap Bea Cukai, Direktur P2 DJBC Rizal Ternyata Punya Harta Rp19,7 Miliar
-
Jual Beli Jabatan Jerat Bupati Sadewo, KPK Sorot 600 Posisi Perangkat Desa Kosong di Pati
-
KPK Incar Harta Bos Asing di BUMN, Direksi WNA Wajib Lapor LHKPN
-
KPK Ingatkan WNA yang Jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN 2025, Sindir Bos di Garuda Indonesia?
-
Dalami Pemerasan Eks Bupati Pati Sudewo, 3 Orang Perangkat Desa Diperiksa Penyidik KPK
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing