Polemik Wakil Panglima TNI Era Gus Dur, Elit TNI Menolak Jenderal Pilihan Presiden

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menunjuk salah satu perwira tinggi di lingkungan TNI untuk menjadi Wakil Panglima TNI. 

Pelantikan Wakil Panglima TNI ini akan dilaksanakan pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di  Lapter Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Minggu (10/8/2025).

Jabatan Wakil Panglima TNI sempat dihapus era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65/TNI/2000 tangal 20 September 2000.

Lalu dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Penolakan Pimpinan TNI

Di era Presiden Gus Dur, jabatan Wakil Panglima TNI yang sempat dihapusnya, ingin dihidupkan kembali.

Dikutip dari buku "Dari Soekarno sampai SBY : intrik dan lobi politik para penguasa" karya Prof Tjipta Lesmana, Gus Dur akan mengangkat Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letjen Johny Lumintang sebagai Wakil Panglima TNI.

Ketika itu, jabatan Wakil Panglima TNI kosong. Wakil Pangab (sebutan jabatan sebelumnya) terakhir dijabat oleh Jenderal TNI Fachrul Razy, perwira AD seangkatan dengan Johny.

Menurut Tijpta tujuan Gus Dur mengadakan kembali jabatan Wakil Panglima TNI ini untuk memecat Panglima TNI, Laksamana Widodo A.S.

Baca Juga: Sejarah Kohanudnas: Bubar Era Jokowi, Muncul Kembali Masa Presiden Prabowo

"Johny bukan hanya menjadi Wakil Panglima TNI, tapi mungkin sekaligus akan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Panglima TNI," tulis Tjipta.

Ketika mendapat kabar dirinya akan diangkat sebagai Wakil Panglima TNI, Johny siap asalkan mendapat dukungan penuh dari TNI. 

Dia bersama Panglima TNI Laksamana Widodo AS lalu menghadap Gus Dur. Presiden memberitahu Johny bahwa besok, 23 Juli 2001, ia akan melantiknya sebagai Wakil Panglima TNI.

Di waktu hampir bersamaan, sejumlah pimpinan teras TNI mengadakan "rapat darurat" di Departemen Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat.

Hadir dalam rapat itu antara lain KSAD, KSAL, KSAU, Kepala BAIS (Marsekal Madya Ian Santoso), Pangkostrad Letnan Jenderal Ryamizard Ryacudu dan Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal Djamari Chaniago.

Usai menghadap presiden, Panglima TNI Laksamana Widodo AS ditelepon untuk datang ke Departemen Pertahanan. Widodo pun bergegas ke sana. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup dan cukup tegang, suara menentang pengangkatan Johny sebagai Wakil Panglima TNI cukup dominan.