Apa Makna Politik 'Makan Siang Plus-plus' Gibran dan Dasco?

Suara.com - Satu unggahan di media sosial Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada akhir pekan ini, memantik berbagai spekulasi dan analisis di kalangan pengamat politik.

Gibran membagikan momen makan siang santai bersama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu (9/8/2025).

Pertemuan yang tampak sederhana ini dinilai sarat akan makna politik, jauh melampaui sekadar agenda makan bersama.

Momen tersebut pertama kali diungkap oleh Gibran melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam foto yang diunggah, Gibran yang mengenakan kemeja putih kasual tampak duduk berhadapan dengan Dasco yang berbatik hitam di sebuah meja makan.

Suasana terlihat hangat dan tidak formal. Gibran pun menuliskan keterangan yang ringan, jauh dari kesan politis.

"Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco. Menunya Mie Bakso, Nasi Dendeng Balado dan Tumis Daun Pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua," tulis Gibran dalam unggahannya.

Meski dibingkai dengan santai, pertemuan dua tokoh sentral dari cabang kekuasaan yang berbeda—eksekutif dan legislatif—ini segera mengundang tafsir.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai pertemuan ini bukan agenda biasa.

Baca Juga: Tom Lembong Mengudara Lagi: Kisah Asam Lambung, Kejutan Abolisi dan Perlawanan Baru

Menurutnya, ada pesan politik kuat yang ingin disampaikan melalui jamuan makan siang tersebut.

"Masyarakat melihatnya ini seperti 'makan siang plus-plus' persisnya. Satu sisi hanya sebatas makan siang bersama. Tapi di lain sisi pastinya banyak hal yang dibicarakan, terutama soal kondisi politik terkini, salah satunya program populis pemerintah," kata Adi kepada wartawan, Minggu (10/8/2025).

Adi menduga, di balik menu bakso dan dendeng balado, ada pembicaraan serius mengenai kelancaran program-program andalan pemerintah Prabowo-Gibran.

Program seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga sekolah rakyat diyakini menjadi topik pembahasan.

Pertemuan informal seperti ini, menurut Adi, bisa menjadi cara efektif untuk mengawal dan memastikan program prioritas dapat berjalan mulus tanpa hambatan di parlemen.

Lebih jauh, Adi menyoroti dimensi simbolik dari pertemuan ini.