Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

Suara.com - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan siap menyukseskan program Pemerintah Pusat di Provinsi Sumut.

Program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat (SR).

"Partai Gerindra telah memberikan kepercayaan kepada saya yang telah dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Kepercayaan yang diberikan ini akan dibuktikan melalui kerja yang baik dan menjadi kader yang baik," kata Bobby.

Bobby menyampaikan program Presiden RI Prabowo Subianto di wilayah Sumut yang telah berjalan dan sudah dirasakan masyarakat.

Seperti kebijakan presiden tentang penetapan harga komoditas gabah kering Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg.

"Seluruh petani menyampaikan kebijakan ini luar biasa, dan bisa dinikmati langsung ke petani," ujarnya.

Untuk Sumut ditargetkan akan berdiri 1.700 unit dapur SPPG, saat ini sudah beroperasi 77 dapur SPPG, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan terbangun 200 dapur SPPG.

"Oleh karena itu, Pemprov Sumut berkomitmen mendukung pembiayaan pembangunan SPPG melalui pembiayaan Bank Sumut," ungkapnya.

Untuk program KMP, lanjut Bobby, Provinsi Sumut telah membentuk 6.110 koperasi desa/kelurahan merah putih.

Dengan sudah berjalannya program ini, maka kegiatan ekonominya juga sudah berjalan dengan omzet hingga Rp 2 miliar.

Program pemerintah pusat selanjutnya adalah sekolah rakyat (SR). Bobby menyebutkan bahwa program tersebut sudah berjalan di Sumut.

Salah satunya berada di Kota Padangsidimpuan, yang memiliki jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK).

Oleh karena itu, Bobby mengajak seluruh kepala daerah yang juga merupakan kader Partai Gerindra bersama menyukseskan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sementara Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kepada seluruh kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra agar jangan membuat kebijakan tidak populis untuk masyarakat.

"Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat," tegasnya.