Suara.com - Dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube Keadilan TV, politisi senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, melontarkan kritik tajam terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di hadapan dua host muda, Panda tidak menutupi "kegembiraan"-nya saat mantan seketaris jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bebas.
Panda Nababan ini membuka tabir pandangan mengenai carut-marut keadilan di Indonesia.
Dengan nada tegas, ia menyoroti apa yang dianggapnya sebagai "kemungkaran" dan "ketidakadilan" yang dipertontonkan secara vulgar oleh lembaga KPK.
"Kegembiraan" Paradoksal Seorang Panda Nababan
Saat ditanya mengenai kasus Hasto, jawaban Panda Nababan sungguh di luar dugaan. Ia mengaku gembira dan bahagia atas pembebasan karena pemberian amnesti dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Kenapa gembira? Kenapa bahagia? Bahwa di republik ini, kemungkaran, ketidakadilan, masih mampu dipunahkan," ujar Panda tegas.
Kegembiraan Panda bukanlah atas penderitaan, melainkan sebuah kebobrokan hukum dipertontonkan secara terang-terangan, maka harapan untuk memberantasnya justru semakin terbuka lebar dengan sikap yang dilakukan Prabowo.
Kritik Pedas untuk KPK: "Kurang Ajar dan Kampungan"
Baca Juga: Geledah Kemenkes, KPK Buru Otak Korupsi RS Kolaka Timur: Lebih Besar dari Bupati?
Fokus utama kritik Panda Nababan tertuju pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia tidak ragu menggunakan pilihan kata yang sangat keras untuk menggambarkan tindakan lembaga antirasuah tersebut dalam menangani kasus Hasto.
"Kelihatan itu diskriminasi itu kelihatan (kasus Hasto), dan kampungan gitu loh," tegasnya.
Panda menyoroti beberapa poin krusial yang menjadi dasar kritiknya:
Menurutnya, KPK terkesan sangat bersemangat mengusut "urusan kecil" Hasto, sementara kasus-kasus besar lainnya, yang ia sebut seperti "masalah Blok Medan dan lain-lain," justru diabaikan dan tidak ditangani secara serius.
Ini memunculkan persepsi kuat tentang adanya tebang pilih dalam penegakan hukum.
Bagi Panda, apa yang dilakukan KPK ialah cerminan dari arogansi.
"Dipikir seluruh rakyat Indonesia ini bodoh gitu loh. Kan tahu masih banyak yang cerdas," sindirnya. Ini adalah pesan langsung kepada publik, terutama anak muda yang kritis, bahwa mereka tidak bisa lagi dibodohi dengan drama hukum yang penuh rekayasa.
Dengan membesar-besarkan kasus tertentu sambil mengabaikan yang lain, Panda secara implisit menuduh adanya agenda politik di balik langkah-langkah hukum yang diambil KPK.
Bagaimana pendapat Anda? Apakah kritik Panda Nababan terhadap KPK ini relevan dengan apa yang Anda rasakan?
Apakah penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan di rel yang benar? Mari berdiskusi dan suarakan pandangan kritis Anda di kolom komentar!
Berita Terkait
-
Geledah Kemenkes, KPK Buru Otak Korupsi RS Kolaka Timur: Lebih Besar dari Bupati?
-
Geledah Kemenkes Terkait Kasus Korupsi RS Kolaka Timur, KPK Lacak Aliran Uang dan Otak Intelektual
-
Bosnya Dicekal KPK, izin Maktour Travel Haji Pilihan Para Pesohor Pernah Dicabut
-
Berapa Gaji Yaqut Cholil Qoumas saat Jadi Menag? Kini Dicekal KPK
-
Tersangka Kasus Suap Proyek Jalur KA, ASN Kemenhub Risna Sutriyanto Ditahan KPK!
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Ahli Meringankan Roy Suryo dkk: Salinan Ijazah Jokowi Sama dengan Sampel Riset RRT
-
Lawang Sewu dan Sam Poo Kong Siap Memikat Wisatawan di Momen Libur Imlek
-
Tak Terima Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Ajukan Praperadilan
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Dibongkar! Bonatua Klaim Identik dengan Dokumen Riset Roy Suryo Cs
-
GMKR Nilai Indonesia Hadapi Krisis Kedaulatan, Oligarki Disebut Rampas Hak Rakyat
-
Heroik! Mahasiswi Jogja Nekat Tabrak Penjambret, Polisi Jamin Korban Tak Dipidana
-
Geledah KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB, KPK Amankan Dokumen Restitusi
-
Kemensos Kucurkan Bansos Senilai Rp 17,5 Triliun Jelang Lebaran 2026: 18 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Menkes Sindir Orang Kaya Masuk PBI: Masa Gak Bisa Bayar BPJS Kesehatan Rp 42.000?
-
Jakarta Mulai Bersolek Jelang Imlek, Rano Karno: Kami Rumah Berbagai Budaya