Jawaban Bupati Pati Sudewo yang Dituntut Mundur Rakyatnya: Itu Inkonstitusional

Suara.com - Gelombang aksi massa mengepung kantor Bupati Pati, Rabu, 13 Agustus 2025 hari ini. Ribuan massa kini menuntut Bupati Pati Sudewo mundur.

Sebelum aksi demo besar Rabu hari ini digelar, Bupati Sudewo menegaskan bahwa aksi yang kini bertujuan melengserkan dirinya dari kursi nomor satu di Pati tidak sesuai dengan konstitusi.

Diketahui, meskipun dua kebijakan yang memicu amarah publik yakni kenaikan PBB 250% dan program lima hari sekolah telah resmi dibatalkan, animo masyarakat untuk turun ke jalan tidak surut.

Menanggapi hal ini, Sudewo menyayangkan pergeseran isu dari protes kebijakan menjadi gerakan politik untuk menjatuhkannya.

"Jadi saya sangat menyayangkan hal-hal ini terjadi. Akhirnya risiko politiknya ke saya," ujar Sudewo dalam sebuah keterangan eksklusif sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube channel patinews, Selasa (12/8/2025).

Sudewo menegaskan bahwa tuntutan utama massa sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Ia mengklaim telah memenuhi semua permintaan awal dan bahkan sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk PCNU Pati, untuk meredam aksi.

"Tidak boleh ada aksi demo unjuk rasa lagi, turun ke bawah juga tidak perlu karena tuntutan sudah dipenuhi. Tuntutan PBB-P2 diturunkan itu malah dibatalkan, kemudian 5 hari sekolah dikembalikan ke 6 hari sekolah juga sudah dipenuhi," jelasnya.

Dengan terpenuhinya tuntutan tersebut, Sudewo menilai aksi yang tetap berjalan memiliki agenda lain. Ia secara terbuka melabeli upaya pelengseran melalui demonstrasi sebagai langkah ilegal.

"Jadi tidak ada alasan lagi untuk turun. Kalau turunnya untuk menurunkan bupati itu inkonstitusional. Tidak tidak sesuai dengan aturan dan juga itu bukan tuntutan murni," tegas Bupati dari Partai Gerindra tersebut.

Baca Juga: Demo di Pati Memanas: Diduga Disusupi Anarko, Peserta Aksi Mulai Melempari Petugas

Sebelumnya, Sudewo telah berupaya meredakan ketegangan dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait insiden pengangkutan paksa donasi logistik oleh Satpol PP dan meluruskan pernyataannya yang dianggap menantang warga.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kami tidak bermaksud melakukan perampasan," ujarnya. "Saya tidak menantang rakyat. Masak rakyatku kutantang? Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo itu murni aspirasi dan tidak ditunggangi pihak tertentu."