Bupati Pati Berhasil Dimakzulkan? DPRD Sepakat Bentuk Pansus

Suara.com - Aksi demonstrasi yang digelar ribuan warga Pati pada hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025, berakhir ricuh. Kericuhan pecah saat Bupati Pati, Sudewo, mencoba menemui massa aksi di Alun-Alun Kabupaten Pati.

Suasana yang tadinya memanas karena isu keberangkatan bupati untuk umrah, semakin tak terkendali saat ia muncul dari kendaraan taktis.

Massa langsung melampiaskan kekecewaan mereka dengan melempari bupati menggunakan botol dan sampah, meskipun ia sempat menyampaikan permintaan maaf.

"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik, terima kasih," ucap Sudewo di hadapan massa aksi, Rabu siang.

Namun, permintaan maaf tersebut tidak cukup meredam amarah. Lemparan benda-benda dari massa membuat personel keamanan kewalahan dan terpaksa menarik kembali bupati ke dalam pendopo.

Pascakericuhan tersebut, massa semakin brutal dengan memukuli kaca jendela kantor bupati, membakar mobil kepolisian, bahkan memotong sambungan Wi-Fi di sekitar area kantor.

Petugas keamanan akhirnya terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, yang meskipun sempat mundur, kembali berkumpul di sekitar alun-alun.

DPRD Pati Ambil Langkah Serius, Bentuk Pansus Pemakzulan

Menanggapi situasi yang memanas dan kericuhan yang terjadi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengambil langkah tegas. Mereka sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna memproses pemakzulan Bupati Sudewo.

Baca Juga: Pakai Peci dan Berkacamata Hitam, Bupati Sudewo 'Cuma Kuat' Nongol 15 Detik di Atas Rantis

Keputusan ini menjadi babak baru dalam kisruh yang diawali dari kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% beberapa waktu lalu.

Meskipun kebijakan tersebut sudah dibatalkan, tuntutan untuk bupati mundur tetap disuarakan oleh masyarakat, menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kepemimpinannya.

Isu ini juga menjadi perhatian nasional setelah anggota DPR RI menyoroti kebijakan kontroversial tersebut. Kerusuhan yang terjadi pada hari ini semakin mempertegas tuntutan masyarakat yang merasa aspirasi mereka tidak didengar.

Dalam aksi ini, massa menuntut Bupati Pati untuk:

1. Turun dari Jabatannya: Ini menjadi tuntutan utama yang mencerminkan hilangnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan bupati.
2. Menolak Lima Hari Sekolah: Warga menyuarakan keberatan mereka terhadap kebijakan lima hari sekolah yang dianggap membebani siswa dan orang tua.
3. Menolak Renovasi Alun-Alun Pati dengan Anggaran Rp2 Miliar: Proyek renovasi dengan biaya yang cukup besar ini dipertanyakan urgensinya di tengah kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
4. Menolak Pembongkaran Total Masjid Alun-Alun Pati yang Bersejarah: Keputusan untuk membongkar masjid yang memiliki nilai sejarah tinggi ini dinilai tidak menghargai warisan budaya dan keagamaan.
5. Menyoal Proyek Videotron Senilai Rp1,39 Miliar: Warga mempertanyakan prioritas pemerintah yang mengalokasikan anggaran fantastis untuk videotron, sementara ada banyak kebutuhan lain yang belum terpenuhi.

Sebelumnya, dalam rangka menyikapi unjuk rasa ini, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati telah mengeluarkan maklumat berdasarkan hasil rapat gabungan.

"Poin pertama, semua pihak harus menahan diri demi menghindarkan potensi konflik horizontal. Kedua, menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis, dan mengedepankan akhlakulkarimah dalam menyampaikan aspirasi," kata Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (11/8/2025) lalu.

Tuntutan pemakzulan yang kini menjadi wacana serius di DPRD Pati menandakan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar soal kebijakan pajak, tetapi telah menjadi krisis kepercayaan yang serius antara pemimpin dan rakyatnya.