PKB Sebut Bupati Pati Tak Boleh Tumbang karena 'People Power', Harus Lewat Mekanisme Demokrasi

Suara.com - Wakil Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, angkat bicara mengenai desakan publik agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak semestinya jatuh hanya karena tekanan massa atau people power, melainkan harus melalui mekanisme demokrasi yang telah diatur.

Maman menganalogikan situasi ini dengan posisi imam dalam sholat berjamaah.

"Jadi kalau imam, qunut itu hukumnya bukan wajib. Jadi kalau ada imam itu lupa qunut, (lalu) Allahu Akbar, tiba-tiba umat mengoreksi, proteslah, demo dengan melakukan 'subhanallah, subhanallah'," kata Maman ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Dalam situasi tersebut, menurutnya, seorang imam yang memahami aturan tidak akan kembali berdiri untuk membaca doa qunut hanya karena desakan "jamaah".

"Imam yang tahu aturan demokrasi, dia tidak akan bangkit untuk berdiri kembali baca qunut, dia akan tetap saja (sujud). Nggak peduli orang teriak habis-habisan," tegasnya.

Analogi ini digunakan untuk menggambarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh takut pada demonstrasi atau tekanan publik selama ia meyakini tindakannya benar dan sesuai aturan.

Meskipun menolak pelengseran melalui tekanan massa, Maman menegaskan bahwa proses yang ditempuh melalui lembaga resmi seperti DPRD adalah langkah yang tepat.

Terkait langkah DPRD yang membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan bupati, ia menilai hal tersebut sudah sesuai dengan koridor demokrasi.

Baca Juga: Susul Pati, Warga Cirebon Siap Gelar Aksi Usai PBB Naik 1000 Persen

"Itu kan berarti mekanismenya udah oke. Udah tepat," katanya.

"Menurut saya kan jangan sampai ada orang dijatuhkan lewat proses anarkisme, tetapi harus pakai mekanisme demokrasi. Itu aja kata kuncinya," sambungnya.

Maman menambahkan bahwa pengunduran diri juga merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sah.

Namun, ia kembali mengingatkan agar keputusan tersebut tidak diambil semata-mata karena tekanan publik, apalagi jika sang pemimpin merasa berada di posisi yang benar.

"Pemimpin tidak boleh takut juga dengan demo masyarakat selama dia benar. Itu kata kuncinya," pungkasnya.