Suara.com - Pemerintah daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, disarankan segera mengubah pendekatan komunikasi politik dengan rakyatnya pasca didemo besar-besaran oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati.
Alih-alih bertahan dengan gaya kepemimpinan top-down, para elit daerah Pati disarankan melakukan “jemput bola” dengan menghampiri dan mendengarkan langsung aspirasi warganya.
Pendekatan ini bukan sekadar formalitas menerima masukan, tetapi mendengar secara aktif dan disertai empati.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyampaikan pemerintah yang secara aktif berarti benar-benar memahami pesan dan kegelisahan masyarakat, lalu menggunakannya sebagai bahan merumuskan solusi yang tepat dan objektif.
"Mereka harus menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu mendengarkan suara rakyat, karena bagaimanapun yang memiliki Pati itu adalah rakyat Pati itu sendiri," kata Jamiluddin kepada Suara.com dihubungi Kamis (14/8/2025).
"Karena itu semua elit daerah Pati itu semuanya haruslah mengarahkan perhatiannya pada aspirasi dengan filosofis, dengarkanlah," katanya menambahkan.
Ia menekankan, masyarakat Pati memiliki hak penuh atas daerahnya, sehingga wajar jika mereka ingin terlibat dan suaranya diakomodasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang lahir dari reformasi menuntut keterbukaan dan respons cepat terhadap aspirasi publik.
"Jadi di sini mereka jemput bola, mendengarkan sungguh-sungguh apa sih yang mau diinginkan rakyat, sehingga mereka dari sana lah memformulasikannya untuk penyelesaian yang lebih jernih dan objektif secara politis," tuturnya.
Gelombang protes di Pati, lanjutnya, seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi para pemimpin daerah di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Geger Pajak PBB-P2 Cirebon Naik 1000 Persen, DPRD Buka Suara
Jika kepala daerah terus mengabaikan aspirasi publik dan mempertahankan sikap arogan, potensi gejolak serupa di wilayah lain akan semakin besar.
Berita Terkait
-
5 Kontroversi Bupati Pati Sudewo yang Bikin Geger! Apa Saja yang Bikin Warga Ngamuk?
-
Rakyat Pati Melawan: Bupati Sudewo Diam-diam Disemprot Mendagri Tito, Gubernur Jateng Ikut Ditegur!
-
Viral Pengantin di Pati Ini Jadikan Demo Besar-besaran Background Foto Nikah
-
Apa yang Terjadi Jika Tidak Membayar PBB? Geger PBB Naik 1.000 Persen di Cirebon
-
Geger Pajak PBB-P2 Cirebon Naik 1000 Persen, DPRD Buka Suara
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Singgung Nasib Bambang Tri hingga Jonan, Sobary Beberkan Cara Jokowi Matikan Karier Politik Lawan
-
Imigrasi Dalami Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online Internasional
-
Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong
-
Fix Tutup! Disparekraf DKI Cabut Izin B-Fashion dan The Seven Terkait Narkoba
-
Anggota DPRD Fakfak Digerebek Bersama Bidan Berstatus Istri Orang di Kamar Kos, Videonya Viral!
-
Satpol PP DKI Jaring 8 PPKS di Mampang Usai Viral Pengemis Padati Trotoar
-
Tuntutan 18 Tahun Nadiem Makarim Dinilai Wajar, MAKI Soroti Kerugian Negara Triliunan Rupiah
-
96 Persen Penduduk Tinggal di Wilayah Rawan Bencana, Kemendagri Dorong BPBD Lebih Adaptif dan Siaga
-
DPR RI Terima Dubes Thailand, Bahas Dampak Perang hingga Nasib Myanmar yang Di-blacklist ASEAN
-
WNA Jepang Diduga Eksploitasi Anak di Blok M, DPR: Seret Pelaku, Jangan Kasih Ampun