Suara.com - Pemerintah daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, disarankan segera mengubah pendekatan komunikasi politik dengan rakyatnya pasca didemo besar-besaran oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati.
Alih-alih bertahan dengan gaya kepemimpinan top-down, para elit daerah Pati disarankan melakukan “jemput bola” dengan menghampiri dan mendengarkan langsung aspirasi warganya.
Pendekatan ini bukan sekadar formalitas menerima masukan, tetapi mendengar secara aktif dan disertai empati.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyampaikan pemerintah yang secara aktif berarti benar-benar memahami pesan dan kegelisahan masyarakat, lalu menggunakannya sebagai bahan merumuskan solusi yang tepat dan objektif.
"Mereka harus menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu mendengarkan suara rakyat, karena bagaimanapun yang memiliki Pati itu adalah rakyat Pati itu sendiri," kata Jamiluddin kepada Suara.com dihubungi Kamis (14/8/2025).
"Karena itu semua elit daerah Pati itu semuanya haruslah mengarahkan perhatiannya pada aspirasi dengan filosofis, dengarkanlah," katanya menambahkan.
Ia menekankan, masyarakat Pati memiliki hak penuh atas daerahnya, sehingga wajar jika mereka ingin terlibat dan suaranya diakomodasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang lahir dari reformasi menuntut keterbukaan dan respons cepat terhadap aspirasi publik.
"Jadi di sini mereka jemput bola, mendengarkan sungguh-sungguh apa sih yang mau diinginkan rakyat, sehingga mereka dari sana lah memformulasikannya untuk penyelesaian yang lebih jernih dan objektif secara politis," tuturnya.
Gelombang protes di Pati, lanjutnya, seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi para pemimpin daerah di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Geger Pajak PBB-P2 Cirebon Naik 1000 Persen, DPRD Buka Suara
Jika kepala daerah terus mengabaikan aspirasi publik dan mempertahankan sikap arogan, potensi gejolak serupa di wilayah lain akan semakin besar.
Berita Terkait
-
5 Kontroversi Bupati Pati Sudewo yang Bikin Geger! Apa Saja yang Bikin Warga Ngamuk?
-
Rakyat Pati Melawan: Bupati Sudewo Diam-diam Disemprot Mendagri Tito, Gubernur Jateng Ikut Ditegur!
-
Viral Pengantin di Pati Ini Jadikan Demo Besar-besaran Background Foto Nikah
-
Apa yang Terjadi Jika Tidak Membayar PBB? Geger PBB Naik 1.000 Persen di Cirebon
-
Geger Pajak PBB-P2 Cirebon Naik 1000 Persen, DPRD Buka Suara
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Sasar Anak Main HP Depan Rumah, Penjambret di Kalideres Jual Curian Buat Beli Sabu!
-
Tak Terima Kliennya Divonis 10 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nadiem Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY
-
BUMN Jadi Penampungan Tim Sukses? Berisiko Jadikan Perusahaan Pelat Merah Bebani Negara
-
Identitas Masih Rahasia! Roy Suryo Siapkan 3 Saksi dan Ahli di Praperadilan Ijazah Palsu Jokowi
-
STA Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Pahlawan Tak Harus Angkat Senjata
-
Korupsi Haji Meluas! Dito Ariotedjo Diperiksa Terkait Sprindik Baru Tersangka Pihak Swasta
-
Tangerang Kota Paling Rawan! Ini Peta Wilayah Kriminalitas di Jabodetabek Sepanjang 2026
-
Regulasi Sudah Ada, DPRD Minta Pemprov DKI Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah
-
Sidang Praperadilan, Roy Suryo Minta Hakim Nyatakan Penangkapan hingga Penggeledahan Tak Sah
-
Safari Politik Lampung Sepi Massa? Jokowi Dinilai Tak Lagi Mampu Mobilisasi Rakyat Tanpa Alat Negara