Sepak Terjang Kusnadi, Eks Ketua DPRD Jatim yang Diduga Korupsi Dana Hibah Masyarakat

Suara.com - Profil Eks Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) 2019 – 2024 Kusnadi kembali jadi sorotan setelah kasus korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Pemprov Jawa Jatim 2021-2022. 

Kusnadi kembali diperiksa KPK bertenpat di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur Senin – Selasa pekan ini. Bukan hanya Kusnadi, sang istri, Fujika Senna Oktavia juga ikut diperiksa.

Kusnadi menjadi tokoh politik yang berpengaruh di Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi DPRD Jatim, Kusnadi juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ketika terpilih duduk di kursi DPRD.

Penunjukan Kusnadi sebagai kader PDI Perjuangan yang ditugaskan sebagai ketua DPRD Jatim tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan no 694/IN/DPP/IX/2019 tertanggal 12 September 2019, yang ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekertaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Dalam SK Penunjukan tersebut, DPP menugaskan Kusnadi setelah DPP melihat hasil psikotes dan uji kelayakan. Kendati demikian, tidak banyak informasi yang bisa digali dari Kusnadi.

Sebelumnya, KPK memanggil lima orang saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022, yakni untuk diperiksa di Polres Trenggalek.

"Pemeriksaan bertempat di Polres Trenggalek, Jatim, atas nama SC, RYN alias JON, EM, BOY, dan MR,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan identitas/peran dari kelima saksi merupakan pihak swasta. KPK mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim tersebut, salah satunya adalah mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

Diketahui, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa kasus suap dana hibah Pokmas dari APBD Jatim memiliki nilai anggaran yang mencapai triliunan rupiah, dengan potensi kerugian negara yang signifikan.

Baca Juga: Alasan Tom Lembong Tak Polisikan Hakim Memvonisnya Bersalah : Terlalu Berlebihan!

Dia menyebut anggaran tersebut mencapai Rp1–2 triliun untuk sekitar 14 ribu pengajuan dana hibah oleh kelompok masyarakat ke DPRD Jatim.

Dana triliunan tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing kelompok masyarakat, dengan setiap kelompok menerima sekitar Rp200 juta untuk sejumlah proyek yang diduga fiktif.

Asep mengungkap adanya praktik suap dalam pencairan dana hibah Pokmas dengan koordinator kelompok masyarakat memberikan upah sebesar 20 persen kepada oknum anggota DPRD Jatim.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan dari 21 tersangka, empat di antaranya diduga menjadi penerima suap sementara 17 orang lainnya diduga memberikan suap.

“Empat tersangka penerima. Tiga orang merupakan penyelenggara negara sementara satu lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).