Rentetan Blunder Sri Mulyani dalam Sepekan: Gaji Guru Jadi Beban, Pajak Disamakan Zakat

Suara.com - Belakangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati cukup menjadi sorotan, karena beberapa pernyataannya yang dianggap blunder dan memantik beragam reaksi publik.

Pernyataan Sri Mulyani yang dianggap blunder dalam sepekan ini pun menyentuh isu-isu krusial yang dekat dengan kehidupan masyarakat luas, seperti kesejahteraan tenaga pendidik, kewajiban membayar pajak, dan masa depan generasi penerus bangsa.

Pernyataan Sri Mulyan ini lantas menjadi bola liar yang membuat publik bertanya-tanya apa maksud di balik semuanya.

Berikut ini 3 poin pernyataan Sri Mulyani yang belakangan menjadi perbincangan publik.

1. Gaji Guru dan Dosen Jadi Beban Negara dan Butuh Partisipasi Masyarakat

Di tengah ramainya keluhan mengenai rendahnya gaji para pendidik, Sri Mulyani sempat mengatakan isu kesejahteraan guru dan dosen menjadi tantangan serius bagi keuangan negara.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas perbincangan hangat di media sosial yang menyebut profesi pendidik kerap tidak dihargai karena pendapatannya yang minim.

"Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," ujar Sri Mulyani dalam sebuah acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia.

Namun, yang menjadi sorotan utama adalah pertanyaannya yang seolah meminta masyarakat ikut menanggung biaya peningkatan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Baca Juga: Royalti Lagu Ruwet! Peran LMKN Disorot: Semua Orang Nyanyi Lagu Harus Bayar?

"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," katanya.

Sontak, pernyataan ini memicu kritik keras, salah satunya dari pegiat pendidikan Jerome Polin, yang khawatir cita-cita Indonesia Emas 2045 akan pupus jika kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas utama negara.

2. Bayar Pajak: Sama Mulianya Seperti Zakat dan Wakaf

Sri Mulyani juga memberikan perspektif baru dalam memandang kewajiban membayar pajak.

Menurutnya, esensi dari membayar pajak tidak berbeda jauh dengan kewajiban agama seperti zakat dan wakaf.

Ia menegaskan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki seseorang, terdapat hak orang lain yang harus disalurkan.