Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyitaan mesin pengolah beras milik PT Food Station Tjipinang Jaya oleh aparat berimbas pada ketersediaan stok beras di ibu kota.
Ia pun meminta kepolisian agar peralatan tersebut tidak dijadikan barang bukti yang menghambat operasional BUMD pangan itu.
"Kan apapun Food Station ini penyedia beras untuk Jakarta. Kemarin kami meminta untuk alatnya itu tidak jadi barang bukti yang untuk kemudian tidak boleh dioperasikan," kata Pramono di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).
Menurutnya, peran Food Station sebagai penopang pasokan beras Jakarta tidak boleh terganggu, meski perusahaan itu tengah terseret kasus dugaan pelanggaran kualitas dan mutu beras.
Pramono khawatir jika mesin pengolahan beras tetap disegel, stok beras di pasar akan menipis.
"Kalau tidak boleh dioperasikan pasti kebutuhan beras di Jakarta akan terpengaruh. Untuk itu kami bersyukur bisa dioperasikan. Kemudian untuk yang sudah ditarik ya sudah pasti ditarik," ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah aparat menyegel mesin pengolah gabah menjadi beras di gudang Food Station, buntut penyidikan perkara beras oplosan.
Penyegelan tersebut langsung memukul kapasitas produksi, sehingga stok beras BUMD itu di gudang disebut menurun drastis.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, membenarkan bahwa cadangan beras milik Pemprov DKI semakin menipis.
Baca Juga: Erick Thohir Bujuk Jakmania Agar Relakan JIS Jadi Kandang Timnas, Dulu Ngotot Menolak
"Ini kalau lebih dari satu minggu (disegel), kelihatannya memang ya akan ada masalah dalam pasokan beras di Jakarta," kata Taufik.
Berdasarkan laporan Pemprov DKI kepada DPRD, stok beras di gudang Food Station hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sepekan ke depan.
Kondisi ini diperparah oleh terhentinya pengolahan beras akibat penyegelan mesin.
"Mereka juga sudah ngomong kemarin ke Komisi B bahwa mereka akan mengeluarkan beras yang baru. Cuma, kemudian terkendala bahwa belum bisa dipakai ini mesinnya karena masih disegel," ungkap Taufik.
Ia mendorong Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan pihak terkait untuk mempercepat pembukaan segel tersebut.
"Ya mudah-mudahan sih bisa dibuka lagi, pabriknya, mesinnya," imbuhnya.
Berita Terkait
-
JIS Rebutan Banyak Pihak? JakMania Sentil Pedas Gubernur: Jangan Lupa Janji Awal
-
Pedagang Pasar Barito Demo Tolak Relokasi, Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Ditunda
-
Kapan Harga Beras Turun? Pemerintah Gelar Operasi Pasar Besar-besaran Hingga Desember 2025
-
Nggak Perlu Khawatir, Beras Oplosan Ternyata Aman Dikonsumsi
-
Pabriknya Canggih Produksi 300 Ton Sehari, Mengapa Kualitas Beras Premium Ini Dipertanyakan Polri?
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, ICW: Upaya Cuci Tangan dari Kesalahan Lama
-
DPRD DKI Dorong Penertiban Manusia Gerobak: Tidak Hanya Digusur, Tapi Diberi Pelatihan Agar Mandiri
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick
-
Jejak Jokowi soal UU KPK Terbongkar, 5 Fakta Bantah Klaim Lempar Tangan
-
Cak Imin, Gus Ipul, dan Kepala BPS Bahas Akurasi Data PBI
-
Kekuatan KKB Yahukimo 200 Orang, Pola Serangan Disebut Sasar Pilot dan Warga Sipil
-
Jokowi Dicap Tak Konsisten Soal UU KPK: Dulu Biarkan Novel Disingkirkan, Kini Menyesal?
-
Kejagung Bantah Ada Temuan Uang Senilai Rp920 Miliar saat Geledah Rumah Pejabat Pajak
-
DPR Bongkar Fakta Pembahasan UU KPK, Jokowi Mau 'Cuci Tangan'?
-
Waspada Cuaca Ekstrem Jelang Ramadan, Warga DIY Diimbau Tidak Padusan di Pantai dan Sungai