Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyitaan mesin pengolah beras milik PT Food Station Tjipinang Jaya oleh aparat berimbas pada ketersediaan stok beras di ibu kota.
Ia pun meminta kepolisian agar peralatan tersebut tidak dijadikan barang bukti yang menghambat operasional BUMD pangan itu.
"Kan apapun Food Station ini penyedia beras untuk Jakarta. Kemarin kami meminta untuk alatnya itu tidak jadi barang bukti yang untuk kemudian tidak boleh dioperasikan," kata Pramono di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).
Menurutnya, peran Food Station sebagai penopang pasokan beras Jakarta tidak boleh terganggu, meski perusahaan itu tengah terseret kasus dugaan pelanggaran kualitas dan mutu beras.
Pramono khawatir jika mesin pengolahan beras tetap disegel, stok beras di pasar akan menipis.
"Kalau tidak boleh dioperasikan pasti kebutuhan beras di Jakarta akan terpengaruh. Untuk itu kami bersyukur bisa dioperasikan. Kemudian untuk yang sudah ditarik ya sudah pasti ditarik," ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah aparat menyegel mesin pengolah gabah menjadi beras di gudang Food Station, buntut penyidikan perkara beras oplosan.
Penyegelan tersebut langsung memukul kapasitas produksi, sehingga stok beras BUMD itu di gudang disebut menurun drastis.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, membenarkan bahwa cadangan beras milik Pemprov DKI semakin menipis.
Baca Juga: Erick Thohir Bujuk Jakmania Agar Relakan JIS Jadi Kandang Timnas, Dulu Ngotot Menolak
"Ini kalau lebih dari satu minggu (disegel), kelihatannya memang ya akan ada masalah dalam pasokan beras di Jakarta," kata Taufik.
Berdasarkan laporan Pemprov DKI kepada DPRD, stok beras di gudang Food Station hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sepekan ke depan.
Kondisi ini diperparah oleh terhentinya pengolahan beras akibat penyegelan mesin.
"Mereka juga sudah ngomong kemarin ke Komisi B bahwa mereka akan mengeluarkan beras yang baru. Cuma, kemudian terkendala bahwa belum bisa dipakai ini mesinnya karena masih disegel," ungkap Taufik.
Ia mendorong Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan pihak terkait untuk mempercepat pembukaan segel tersebut.
"Ya mudah-mudahan sih bisa dibuka lagi, pabriknya, mesinnya," imbuhnya.
Berita Terkait
-
JIS Rebutan Banyak Pihak? JakMania Sentil Pedas Gubernur: Jangan Lupa Janji Awal
-
Pedagang Pasar Barito Demo Tolak Relokasi, Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Ditunda
-
Kapan Harga Beras Turun? Pemerintah Gelar Operasi Pasar Besar-besaran Hingga Desember 2025
-
Nggak Perlu Khawatir, Beras Oplosan Ternyata Aman Dikonsumsi
-
Pabriknya Canggih Produksi 300 Ton Sehari, Mengapa Kualitas Beras Premium Ini Dipertanyakan Polri?
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Ekonomi Semester II 2026, Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
-
Media AS Sorot Sepasang Kekasih Asal Aceh Dicambuk karena Ciuman di TikTok
-
Jamin Kesejahteraan Masa Tua, Pemerintah Siapkan Skema Dana Pensiun untuk Atlet
-
Pukat UGM Desak Kejagung Usut Semua SPPG, Termasuk yang Dikelola Aparat
-
HUT Bhayangkara ke-80, Disebut Jadi Momentum Merayakan Transformasi Polri
-
Skandal MBG Seret Jenderal Polisi, Bukti Bahaya Ketika TNI-Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil
-
Qodari Beberkan Bukti Prabowo Berpihak ke Pertanian: Harga Pupuk Turun, Kesejahteraan Petani Naik
-
Qodari: 1.151 Km Jalan Daerah Dibangun Demi Pastikan Pemerataan Ekonomi
-
Raja Juli Akui Bupati Kuansing Tinggalkan Amplop di Kantornya
-
Namanya Terseret, Menhut Raja Juli Nyatakan Siap Bantu KPK Bongkar Kasus OTT Bupati Kuansing