Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyitaan mesin pengolah beras milik PT Food Station Tjipinang Jaya oleh aparat berimbas pada ketersediaan stok beras di ibu kota.
Ia pun meminta kepolisian agar peralatan tersebut tidak dijadikan barang bukti yang menghambat operasional BUMD pangan itu.
"Kan apapun Food Station ini penyedia beras untuk Jakarta. Kemarin kami meminta untuk alatnya itu tidak jadi barang bukti yang untuk kemudian tidak boleh dioperasikan," kata Pramono di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).
Menurutnya, peran Food Station sebagai penopang pasokan beras Jakarta tidak boleh terganggu, meski perusahaan itu tengah terseret kasus dugaan pelanggaran kualitas dan mutu beras.
Pramono khawatir jika mesin pengolahan beras tetap disegel, stok beras di pasar akan menipis.
"Kalau tidak boleh dioperasikan pasti kebutuhan beras di Jakarta akan terpengaruh. Untuk itu kami bersyukur bisa dioperasikan. Kemudian untuk yang sudah ditarik ya sudah pasti ditarik," ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah aparat menyegel mesin pengolah gabah menjadi beras di gudang Food Station, buntut penyidikan perkara beras oplosan.
Penyegelan tersebut langsung memukul kapasitas produksi, sehingga stok beras BUMD itu di gudang disebut menurun drastis.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, membenarkan bahwa cadangan beras milik Pemprov DKI semakin menipis.
Baca Juga: Erick Thohir Bujuk Jakmania Agar Relakan JIS Jadi Kandang Timnas, Dulu Ngotot Menolak
"Ini kalau lebih dari satu minggu (disegel), kelihatannya memang ya akan ada masalah dalam pasokan beras di Jakarta," kata Taufik.
Berdasarkan laporan Pemprov DKI kepada DPRD, stok beras di gudang Food Station hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sepekan ke depan.
Kondisi ini diperparah oleh terhentinya pengolahan beras akibat penyegelan mesin.
"Mereka juga sudah ngomong kemarin ke Komisi B bahwa mereka akan mengeluarkan beras yang baru. Cuma, kemudian terkendala bahwa belum bisa dipakai ini mesinnya karena masih disegel," ungkap Taufik.
Ia mendorong Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan pihak terkait untuk mempercepat pembukaan segel tersebut.
"Ya mudah-mudahan sih bisa dibuka lagi, pabriknya, mesinnya," imbuhnya.
Berita Terkait
-
JIS Rebutan Banyak Pihak? JakMania Sentil Pedas Gubernur: Jangan Lupa Janji Awal
-
Pedagang Pasar Barito Demo Tolak Relokasi, Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Ditunda
-
Kapan Harga Beras Turun? Pemerintah Gelar Operasi Pasar Besar-besaran Hingga Desember 2025
-
Nggak Perlu Khawatir, Beras Oplosan Ternyata Aman Dikonsumsi
-
Pabriknya Canggih Produksi 300 Ton Sehari, Mengapa Kualitas Beras Premium Ini Dipertanyakan Polri?
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta