Suara.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI baru-baru ini melakukan perombakan jajaran komisaris dan direksi. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Raizal Arifin, yang ditunjuk sebagai Komisaris Independen.
Penunjukan ini langsung menjadi perbincangan publik karena Raizal Arifin dikenal sebagai Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Persatuan Ummat Islam (PUI), sekaligus mantan relawan pemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden lalu.
Selain menjabat sebagai ketua ormas PUI, Raizal Arifin diketahui sebagai salah satu pendukung Prabowo selama menjadi capres. Raizal Arifin adalah relawan Prabowo-Gibran.
Latar belakang Raizal Arifin sebagai pemimpin PUI memicu pertanyaan seputar identitas dan sejarah organisasi tersebut. PUI sendiri bukanlah organisasi kemarin sore.
Pada 21 Desember 1917 diperingati sebagai hari lahirnya, yang berawal dari gagasan tiga tokoh besar: K.H. Abdul Halim, K.H. Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Syamsuddin. PUI dalam bentuknya saat ini merupakan hasil peleburan dari dua perhimpunan Islam yang memiliki sejarah panjang.
Sejarah Dua Perhimpunan Cikal Bakal PUI
Cikal bakal PUI bermula dari dua perhimpunan yang berdiri di era kolonial Hindia Belanda.
Pertama, Jam’iyyah Hajatoel Qoeloeb. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Abdul Halim pada 17 Juli 1911 di Majalengka.
Tujuannya adalah menjadi wadah kegiatan taklim, pendidikan melalui Madrasah I’anat al-Muta’allimin, serta kegiatan sosial-ekonomi seperti koperasi dan pertanian.
Baca Juga: Turis Rusia Nekat! Aksi Gila Naik Kereta Batu Bara Babaranjang Viral!
Organisasi ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada tahun 1916, namanya diubah menjadi Jam’iyah I’anat al-Muta’allimin, dan atas saran H.O.S. Tjokroaminoto, namanya kembali diubah menjadi Persjarikatan Oelama (PO).
Penetapan nama ini oleh pemerintah Hindia Belanda pada 21 Desember 1917 kemudian menjadi dasar penetapan hari lahir PUI. Kegiatan utama PO saat itu berfokus pada pendidikan, dakwah, dan sosial-ekonomi.
Organisasi ini kembali berganti nama menjadi Perikatan Oemmat Islam (POI) pada tahun 1943, dengan tujuan menyatukan umat Islam yang terpecah akibat politik devide et impera pemerintah kolonial.
Kedua, Al-Ittihadijatoel Islamijjah (AII). Didirikan pada 21 November 1931 di Jakarta oleh K.H. Ahmad Sanusi dan tokoh ulama Priangan Barat.
Perhimpunan ini dibentuk sebagai respons terhadap serangan pemikiran dari kelompok puritan Majelis Ahli Sunnah Cimalame (MASC) Garut yang dicurigai sebagai strategi pemerintah kolonial untuk memecah belah umat. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Persatuan Oemmat Islam Indonesia (POII) pada 1 Februari 1944.
Pada 5 April 1952, kedua perhimpunan ini melakukan fusi atau peleburan di Bogor, membentuk PUI yang kita kenal sekarang. Tujuan utamanya adalah menggalang persatuan di kalangan umat Islam dan bangsa Indonesia.
Berita Terkait
-
Profil Raizal Arifin yang Ditunjuk Jadi Komisaris PT KAI, Pernah Jadi Relawan Prabowo
-
Penumpang KRL Mengeluh Kejauhan, Gubernur DKI Pertimbangkan JPO di Stasiun Cikini
-
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT KAI yang Baru
-
Gusti Bhre Dicopot dari Komisaris PT KAI, Bersih-bersih Orang Dekat Gibran Dimulai?
-
Danantara Tunjuk Ketua Ormas jadi Komisaris PT KAI
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden
-
Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO
-
Misteri CCTV 'Gaib' di Kasus Andrie Yunus: Muncul Saat Rilis, Lenyap di Meja Hijau
-
Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja