Dasco Ungkap Aturan Main Baru : Wamen Jadi Komisaris BUMN Tak Dapat Tantiem

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan dengan tegas mengenai status para wakil menteri (wamen) yang ditunjuk menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dasco memastikan bahwa para wamen tersebut tidak akan menerima tantiem (bonus kinerja), sejalan dengan kebijakan efisiensi besar-besaran yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dasco, penempatan para wamen di jajaran dewan komisaris BUMN memiliki tujuan spesifik dan bukan untuk menambah pundi-pundi pribadi.

"Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Ia menegaskan bahwa sejak awal penugasan, para wamen sudah diinformasikan mengenai aturan main baru ini.

Mereka ditugaskan murni untuk bekerja dan mengawasi jalannya perusahaan pelat merah sebagai representasi langsung dari pemerintah, tanpa iming-iming bonus kinerja.

"Jadi sebelumnya memang wamen-wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantiem, hanya kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah," jelasnya.

Pernyataan ini mengklarifikasi posisi wamen dalam struktur baru BUMN yang lebih efisien.

Kebijakan ini memastikan bahwa kehadiran pejabat pemerintah di dewan komisaris bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan program-program strategis negara berjalan sesuai rencana, bukan sebagai pos untuk mendapatkan keuntungan finansial tambahan.

Baca Juga: Dasco Bongkar Gebrakan Prabowo: Bonus Komisaris BUMN Disetop, Duit Rp 18 Triliun Diselamatkan!

Langkah ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang secara umum menghapuskan tantiem di BUMN untuk menghemat keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli mengkritisi adanya sejumlah Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih rangkap jabatan menduduki kursi pimpinan BUMN.

Guntur pun mewanti-wanti mengenai hal itu, sebab kekinian di sisi lain banyak masyarakat yang tak memiliki pekerjaan salah satunya karena PHK.

Ia mengatakan, jabatan Wamen sudah dapat pendapatan, kemudian lagi jadi komisaris yang tak ada kerjaanya, dapat lagi pendapatan.

Diketahui, fenomena pejabat rangkap jabatan kembali terjadi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, sejumlah wakil menteri alias wamen merangkap jabatan penting di sejumlah perusahaan BUMN. Terbaru, adalah Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora), Taufik Hidayat.