Kursi Bupati Pati Makin Panas: Dasco Kasih Kode, Gerindra Siap Evaluasi Sudewo?

Suara.com - Kisruh politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, resmi naik level ke panggung nasional. Bola panas hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo yang digulirkan DPRD Pati kini mendapat sorotan langsung dari Senayan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan sinyal bahwa proses yang berjalan di tingkat lokal sudah sesuai prosedur, sekaligus mengungkap adanya evaluasi di tingkat kementerian.

Situasi ini menempatkan nasib Bupati Sudewo, yang juga kader Partai Gerindra, di ujung tanduk, dengan tekanan datang dari legislatif lokal, parlemen pusat, hingga potensi evaluasi dari partainya sendiri.

Langkah DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus (pansus) hak angket pemakzulan bukan lagi sekadar isu daerah.

Pimpinan DPR RI secara terbuka menilai proses tersebut telah berjalan di koridor yang benar. Hal ini menjadi legitimasi politik yang signifikan bagi langkah DPRD Pati.

"Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati," kata Dasco dilansir dari Antara.

Pernyataan ini bukan sekadar komentar basa-basi. Sebagai salah satu pimpinan lembaga legislatif tertinggi di Indonesia, Dasco menegaskan bahwa DPR akan memantau ketat dinamika yang terjadi.

"Kami hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kami akan monitor perkembangannya," ucapnya.

Sikap ini mengindikasikan bahwa kasus Pati tidak akan lepas dari pengawasan pusat.

Baca Juga: PBB Bikin Gaduh: 5 Beda Nasib Bupati Pati dan Dedi Mulyadi yang Kontras Abis

Efek Domino Mendagri Dilibatkan untuk Mitigasi Nasional

Lebih jauh lagi, gejolak di Pati ternyata telah memicu kekhawatiran di tingkat pemerintah pusat.

Dasco mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Tujuannya mencegah "efek domino" terjadi di daerah lain.

Pemerintah pusat khawatir kebijakan kontroversial seperti kenaikan PBB hingga 250 persen di Pati bisa menjadi preseden buruk yang memicu gejolak serupa di berbagai penjuru Indonesia.

"Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama," ujar Dasco.

Dalam rapat tersebut, DPR meminta Mendagri untuk proaktif mengambil langkah mitigasi agar kepala daerah lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.

Sinyal dari Partai Gerindra: Evaluasi Menyeluruh Menanti Sudewo

Sebagai sesama kader Partai Gerindra, posisi Dasco menjadi sangat strategis. Ketika ditanya mengenai potensi sanksi internal bagi Sudewo, Dasco memberikan jawaban yang mengisyaratkan bahwa masa depan politik sang bupati di dalam partai belum aman.

Pihak internal Gerindra, menurutnya, belum membicarakan sanksi spesifik, namun menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh pasti akan dilakukan.

"Itu belum dibicarakan, ya. Nanti kami akan lakukan evaluasi-evaluasi secara menyeluruh," kata dia.

Jawaban ini menunjukkan bahwa partai tidak akan gegabah membela kadernya yang tersandung masalah serius dan memilih untuk melihat perkembangan situasi serta hasil evaluasi sebelum mengambil sikap final.

Sudewo Bersikeras "Saya Dipilih Rakyat, Tak Akan Mundur"

Di tengah gempuran tekanan dari berbagai arah, Bupati Pati Sudewo menunjukkan sikap bertahan. Ia menegaskan tidak akan mengundurkan diri hanya karena tuntutan massa.

Baginya, mandat yang ia pegang berasal dari proses demokrasi yang sah dan memiliki mekanisme pertanggungjawabannya sendiri.

"Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," ujarnya di Pati (13/8).

Meskipun menolak mundur, Sudewo menyatakan tetap menghormati proses hak angket yang sedang berjalan di DPRD, menunjukkan bahwa ia siap menghadapi pertarungan politik yang kini telah terbuka lebar.