Suara.com - Drama politik di Kabupaten Pati tak lagi jadi tontonan lokal. Isu hak angket pemakzulan Bupati Sudewo kini resmi jadi sorotan nasional, menyeret nama-nama besar di Senayan dan kementerian.
Posisi sang bupati kini benar-benar berada di antara tekanan rakyat, DPRD, parlemen pusat, hingga partainya sendiri.
Dari sekian banyak perkembangan, ada 5 fakta kunci yang menunjukkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi Sudewo saat ini. Mari kita bedah satu per satu.
1. Pimpinan DPR Beri Lampu Hijau: "Proses Sudah On The Track"
Langkah DPRD Pati membentuk pansus hak angket kini mendapat semacam "restu" dari pusat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara terbuka menyatakan proses yang berjalan di tingkat lokal sudah sesuai koridor hukum dan politik.
Ini bukan sekadar komentar biasa. Pernyataan ini memberikan legitimasi kuat bagi DPRD Pati untuk terus maju.
"Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati," kata Dasco dilansir dari Antara.
Artinya, Senayan tidak melihat ada masalah prosedural dan akan terus memantau perkembangannya.
2. Kasus Pati Jadi 'Alarm' Nasional, Mendagri Turun Tangan
Baca Juga: Kursi Bupati Pati Makin Panas: Dasco Kasih Kode, Gerindra Siap Evaluasi Sudewo?
Gejolak di Pati dianggap sebagai sinyal bahaya yang bisa menular ke daerah lain. Dasco mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menggelar rapat khusus dengan Mendagri Tito Karnavian untuk mengevaluasi kebijakan daerah secara nasional.
"Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama," ujarnya.
DPR secara spesifik meminta Mendagri mengambil langkah mitigasi agar kepala daerah lain tidak membuat kebijakan kontroversial yang bisa memicu kemarahan publik seperti di Pati.
3. Gerindra Tak Pasang Badan? Sinyal 'Evaluasi Menyeluruh' Menguat
Sebagai sesama kader Partai Gerindra, dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad sangat dinantikan oleh Sudewo. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Dasco menegaskan bahwa partai belum membahas sanksi, tetapi akan ada evaluasi total terhadap Sudewo.
Tag
Berita Terkait
-
Kursi Bupati Pati Makin Panas: Dasco Kasih Kode, Gerindra Siap Evaluasi Sudewo?
-
PBB Bikin Gaduh: 5 Beda Nasib Bupati Pati dan Dedi Mulyadi yang Kontras Abis
-
Mendagri: Anggaran Pemda Harus Berdampak bagi Masyarakat
-
Dasco Ungkap Aturan Main Baru : Wamen Jadi Komisaris BUMN Tak Dapat Tantiem
-
Beda Nasib! Saat Pernyataan Bupati Pati Picu Demo, Imbauan Dedi Mulyadi Panen Simpati Warga
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar