Suara.com - Peringatan keras Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak lagi memelihara buzzer politik mendapat legitimasi akademis yang kuat.
Dukungan terhadap pernyataan Megawati datang dari Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini.
Ia menilai peringatan keras dari Megawati tersebut sangat relevan dengan merujuk pada jejak kelam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang secara sistematis menggunakan aparatur negara untuk menghidupkan relawan dan buzzer di luar sistem formal.
Menurut Didik, praktik ini telah menciptakan kerusakan demokrasi yang mendalam, di mana teknologi canggih justru dieksploitasi untuk tujuan politik yang sempit.
"Selama 10 tahun ini, teknologi AI secara sengaja dan sistematis dipakai negara untuk kepentingan politik yang sempit, membungkam demokrasi melalui buzzer-buzzer dan relawan," ujar Didik dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).
Ia menganalogikan ruang publik demokrasi Indonesia seperti padang rumput seluas lapangan bola yang dipaksa menjadi ladang gembala raksasa tanpa aturan.
Eksploitasi berlebihan ini, menurutnya, telah menghancurkan esensi partisipasi publik yang beradab.
"Kalau terus dieksploitasi, pasti rusak. Begitu juga demokrasi kita. Sejatinya ruang itu menampung partisipasi warga secara beradab, tapi kini digantikan mesin-mesin AI yang justru menyebar kebencian,” jelasnya.
Didik menambahkan, degradasi demokrasi diperparah oleh absennya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi komunikasi di ranah politik.
Baca Juga: Bantah Tudingan Penggunaan Buzzer, Dedi Mulyadi : Hasil dari Transparansi Anggaran Kepada Publik
Ia menyamakannya dengan kerusakan ekosistem Laut Jawa akibat eksploitasi tanpa aturan main yang jelas.
"Sama halnya dengan ruang demokrasi kita, yang dihancurkan oleh arus informasi berlebihan dari buzzer," tambahnya.
Di tengah revolusi teknologi, lanjut Didik, norma sosial yang sebelumnya menjadi benteng perilaku politik kini dengan mudah ditembus, bahkan oleh negara demi melanggengkan kekuasaan.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa peringatan Megawati adalah sebuah seruan penting yang harus diindahkan oleh Presiden Prabowo.
"Media sosial yang dipakai secara liar oleh negara adalah bencana bagi kehidupan politik. Maka anjuran Megawati sebagai politisi senior perlu diindahkan, agar tidak ada lagi buzzer yang merusak demokrasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengklaim telah mengirim pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik buzzer yang dinilainya hanya menciptakan perpecahan bangsa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi