Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkap bahwa optimisme dan dukungan yang ia terima bukanlah hasil penggunaan buzzer.
Dia menyebut, melainkan hasil dari keterbukaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti transparansi anggaran yang ia tunjukkan langsung kepada publik.
Dedi meyakini bahwa sebelum ia memimpin, masyarakat Jawa Barat tidak memiliki akses untuk memahami bagaimana uang triliunan rupiah di APBD dibelanjakan.
“Yang terjadi adalah publik bahagia di mana dulu dia tidak tahu anggaran provinsi itu seperti apa, peruntukannya untuk apa. Hari ini mereka bisa mengakses, bisa melihat, dan saya ngomong di YouTube disebutin angka-angkanya.” ungkap Dedi Mulyadi dalam sebuah podcast melalui kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (15/8/2025).
Kemudian, Dedi mengatakan bahwa tindakannya tersebut memicu reaksi dari warga.
Setelah melihat data yang disajikan dan mendengar pemaparan Dedi Mulyadi di YouTube, banyak warga dan content creator lokal turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi.
"Setelah saya sebutkan angka-angkanya, mereka cek ke lapangan. Mereka melihat bagaimana pembangunan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, sebentar lagi pembangunan sekolah," jelasnya, dalam podcast tersebut, pada Kamis (14/8/2025).
Fenomena tersebut, menurut Dedi, menciptakan efek multiplier effect, yaitu para warga dan content creator menjadi ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mendokumentasikan proyek-proyek pembangunan yang berjalan.
Setelahnya, informasi tentang kinerja pemerintah menyebar secara natural.
Baca Juga: Spanduk 'Gubernur Pencitraan' Sambut KDM di Sleman, Pelaku Wisata: Jangan Jadikan DIY Bahan Konten!
"Publik itu menjadi terpartisipasikan dalam sebuah konsep gagasan yang saya usung. Ini memiliki multiplier effect media, publiknya jadi tahu semua karena mereka yang berpartisipasi," tambah Dedi.
Dengan mengungkapkan fakta tersebut, Dedi secara langsung membantah tudingan bahwa popularitasnya adalah hasil penggunaan buzzer.
"Optimisme publik inilah yang orang tuduh saya pakai buzzer itu. Padahal bukan." tegasnya.
"Dukungan yang mengalir deras di media sosial adalah cerminan dari kepuasan publik yang akhirnya merasa dilibatkan dan melihat langsung hasil nyata dari anggaran tersebut," pungkas dia.
Reporter : Nur Saylil Inayah
Berita Terkait
-
Dampak Kebijakan Rombel Dedi Mulyadi: Merugikan Sekolah Swasta, Kini Berujung di PTUN
-
Menkeu Terbitkan PMK Soal Efisiensi, 15 Item Belanja Kena Pangkas dari Rapat Hingga Souvenir
-
Dedi Mulyadi Blak-blakan Ogah Turun Tangan Hadapi Kisruh Bandung Zoo
-
Anak-anak di Pelosok Sukabumi Naik Perahu Rakit ke Sekolah, Teriak Minta Jembatan ke Dedi Mulyadi
-
Dedi Mulyadi: Politik Merusak Desa, Tak Semua Perlu Adakan Pilkades
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Peringatan BMKG: Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem November 2025
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat
-
Karnaval SCTV di Jember: Pesta Hiburan yang Ikut Menghidupkan Ekonomi Lokal