Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PKB, Oleh Soleh, meminta platform media sosial membatasi pembuatan akun pengguna. Oleh menilai seharusnya setiap orang hanya punya satu akun.
Hal itu disampaikan Oleh dalam Rapat Dengar Pemdapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI bersama Youtube, Meta, hingga TikTok di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
"Soal akun ganda pak. Baik di Youtube di Instagram di TikTok. Akun ganda ini kan sangat sangat sangat merusak pak. Akun ganda ini kan pada akhirnya disalahgunakan. Pada akhirnya. Bukan mendatangkan manfaat bagi masyarakat bagi pamakai yang asli tentunya," kata Oleh dalam rapat.
Menurutnya, dari sisi platform akun ganda mungkin menguntungkan. Tapi, kata dia, secara umum 100 persen akun ganda ini justru malah menjadi ancaman dan bahkan merusak.
"Salah satunya buzzer pak. Buzzer. Bagaimana ini akibat buzzer orang yang gak qualified menjadi terkenal, menjadi artis, menjadi apa, menjadi wah, menjadi super gitu dan dia malah mengalahkan orang yang qualified gitu," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, platform medsos harus membatasi akun ganda. Ia pun menyarankan adanya larang orang untuk membuat akun ganda.
"Ini dalam rangka memfilter akun ganda. Rekomendasi saya, rekomendasi saya, pimpinan dan mohon dicatat sekretariat, dalam rancangan dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini," katanya.
"Hanya satu akun asli saja. Tidak boleh satu orang memiliki akun ganda. Baik perusahaan, lembaga, maupun personal. Karena hanya itulah satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten. Karena kebanyakan ilegal content lah yang memproduksi hal-hal yang bersifat negatif," sambungnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Jawab Tudingan Pakai Dana APBD untuk Bayar Buzzer: Silakan Cek Anggarannya!
Berita Terkait
-
Sekolah Sepi Murid: SPMB Gagal? DPR Panggil Mendikdasmen Desak Evaluasi
-
DPR Minta Fadli Zon Jelaskan Alasan Pilih Tanggal Lahir Prabowo Sebagai Hari Kebudayaan Nasional
-
Revisi KUHAP: Mimpi Buruk Korban Salah Tangkap? Kisah Fikri dan Ribuan Lainnya yang Terlupakan
-
Dituduh Bayar Buzzer, Dedi Mulyadi Tantang Cek Buku Anggaran
-
Dedi Mulyadi Jawab Tudingan Pakai Dana APBD untuk Bayar Buzzer: Silakan Cek Anggarannya!
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan