Kesenjangan Pendapatan: Gaji dan Tunjangan DPR Capai Puluhan Juta, UMP Tertinggi Hanya Rp5,3 Juta

Berdasarkan peraturan tersebut, gaji pokok pimpinan dan anggota DPR adalah sebagai berikut:

• Ketua DPR: Rp 5.040.000 per bulan.
• Wakil Ketua DPR: Rp 4.620.000 per bulan.
• Anggota DPR: Rp 4.200.000 per bulan.

Meskipun gaji pokoknya tidak besar, anggota DPR RI menerima berbagai macam tunjangan yang besarannya diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015

Berikut adalah rincian tunjangan yang diterima:

Tunjangan Melekat:

* Tunjangan Istri/Suami: 10 persen dari gaji pokok atau Rp 420.000.
* Tunjangan Anak: 2 persen dari gaji pokok per anak (maksimal dua anak) atau Rp 168.000.
* Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000.
* Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000.
* Tunjangan Beras: Rp 30.090 per jiwa (untuk empat jiwa).

Tunjangan Lainnya:
* Tunjangan Kehormatan: Rp 5.580.000.
* Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp 15.554.000.
* Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp 3.750.000.
* Bantuan Langganan Listrik dan Telepon: Rp 7.700.000.
* Biaya Asisten Anggota: Rp 2.250.000.

Jika ditotal, seorang anggota DPR dapat menerima pendapatan (di luar tunjangan perumahan baru dan biaya perjalanan dinas) lebih dari Rp50 juta per bulan.

Selain pendapatan bulanan, anggota dewan juga difasilitasi dengan berbagai hal untuk menunjang kinerjanya, antara lain:

* Biaya Perjalanan Dinas: Termasuk uang harian dan uang representasi saat melakukan kunjungan kerja.
* Dana Reses: Anggaran yang diterima untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan masing-masing.
* Uang Pensiun: Setelah masa jabatan berakhir, mereka berhak atas uang pensiun sebesar 60 persen dari gaji pokok.

Baca Juga: Fix! Gaji PNS Dipastikan Tak Naik di 2026