Suara.com - Polda Metro Jaya memeriksa tiga saksi dari kubu Roy Suryo Cs terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi pada Selasa (19/8/2025).
Ketiga saksi yang diperiksa di antaranya; Meryati 'emak-emak' sekaligus aktivis Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Arif Nugroho jurnalis dari Satu Indonesia, dan Sunarto YouTuber pemilik akun ATOSASTRO Channel.
Meryati sampai saat ini mengaku tidak tahu mengapa ia ikut diperiksa. Ia merasa selama ini hanya membersamai para aktivis yang kritis terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi.
"Saya enggak ngerti tujuannya apa. Yang jelas Indonesia sudah gaduh gara-gara kasus ini," kata Meryati di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurut Meryati, kasus ijazah Jokowi sebenarnya cukup sederhana. Ia meyakini kasus ini tidak akan berlarut-larut dan penuh drama jika Jokowi menunjukkan ijazah miliknya ke publik.
"Kami emak-emak harusnya tidak di sini, tidak harus berada di dalam ruang kepolisian," ujarnya.
"Bukan kami tidak bersedia. Kami bersedia. Kami warganegara Indonesia taat hukum. Tapi sebaiknya Anda, selesaikan masalah dari sisi Anda dulu, jangan sampai di lingkungan Anda, di tim-tim Anda yang selalu berkoar-koar, tapi substansinya selalu tidak kena. Selalu ijazah tidak diperlihatkan," imbuhnya.
Hal serupa juga disampaikan Arif. Pria yang mengaku sebagai jurnalis dari Satu Indonesia ini menyayangkan langkah penyidik memeriksa tanpa didahului berkoordinasi dengan Dewan Pers.
"Perlu diketahui, ada nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers tahun 2022 Maret yang menyampaikan di Pasal 5, itu harus ada koordinasi dulu antara pihak kepolisian dan Dewan Pers," ungkapnya.
Baca Juga: Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
Sementara kuasa hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin yang turut mendampingi ketiga saksi menilai pemeriksaan terhadap aktivis, jurnalis hingga YouTuber tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.
Emak-emak Heran Ikut Diperiksa Polisi soal Ijazah Jokowi: "Negara Sudah Gaduh, Kami Harusnya Tak di Sini!"
“Negara harusnya ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun,” pungkas Ahmad.
Berita Terkait
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Jimly Asshiddiqie Kuliti Aib Pemerintah, Sentil Balik Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara?
-
Hasil Tes DNA jadi Babak Akhir? Simak 5 Fakta Panas Perseteruan Ridwan Kamil Vs Lisa Mariana
-
Puan Maharani Bantah Gaji Anggota DPR Naik Rp100 Juta per Bulan, Ini Rincian Faktanya!
Terpopuler
- 5 Sepatu Jalan Kaki untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantalan Nyaman Bisa Cegah Nyeri Sendi
- 5 Mobil Bekas Blue Bird yang Banyak Dilirik: Service Record Jelas, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 7 Sepatu Sandal Skechers Diskon hingga 50% di Sports Station, Empuk Banget!
- Evaluasi Target Harga BUMI Usai Investor China Ramai Lego Saham Akhir 2025
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Di Mana Nicolas Maduro? Jaksa Agung Venezuela Desak AS Beri Bukti Presiden Masih Bernyawa
-
Venezuela Menolak Takluk, Sebut Serangan AS Sebagai Perang Kolonial
-
Pasukan AS Tangkap Nicolas Maduro, Trump Klaim Serangan Skala Besar Sukses
-
Kemendagri Gandeng Lion Group Percepat Pemulihan Pemerintahan Aceh Tamiang
-
Dinas SDA Jakarta Bangun Tanggul Darurat di Lima Kawasan Rawan Tergenang Rob
-
Mendagri Minta Praja IPDN Terapkan Ilmu Pemerintahan Selama Bantu Daerah Bencana
-
Mendagri Lepas Praja IPDN, Bantu Percepat Pemulihan Pemerintahan dan Layanan Publik di Aceh Tamiang
-
Hina Penumpang dengan Kata Kasar, Sopir Jaklingko di Jaktim Dipecat
-
Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Digugat ke MK, Mahasiswa Nilai Berpotensi Kriminalisasi Kritik
-
KUHP Baru Resmi Berlaku, Ini 5 Fakta Penting Pasal Kumpul Kebo yang Wajib Diketahui