Suara.com - Sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membatalkan penggunaan fasilitas kampus untuk peluncuran buku kontroversial “Jokowi’s White Paper” menuai sorotan.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terbuka menyatakan dukungan penuh atas keputusan tersebut, sementara pihak penyelenggara menuding adanya tindakan sepihak.
Juru Bicara PSI, Wiryawan, menilai UGM telah mengambil langkah tepat karena penyelenggara dianggap tidak transparan sejak awal.
“Penyelenggara jelas melecehkan UGM karena menutupi tujuan dan substansi acara. Mereka berbohong. Maka sangat pantas UGM, sebagai pemilik tempat, menolak memfasilitasi acara tersebut,” tegas Wiryawan, Selasa, 19 Agustus 2025.
Menurut PSI, UGM sama sekali tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait agenda utama.
Pihak kampus baru mengetahui belakangan bahwa acara tersebut adalah peluncuran buku “Jokowi’s White Paper”.
“Jelas pihak penyelenggara beritikad tidak baik dengan menyembunyikan informasi. Kerja sama semestinya digelar dengan sikap saling menghormati, berlandaskan itikad baik,” imbuh Wiryawan.
Namun, versi berbeda datang dari pengamat telematika, Roy Suryo, yang hadir dalam acara tersebut.
Ia menyebut pembatalan dilakukan secara sepihak dan diwarnai perlakuan yang tidak menyenangkan.
Baca Juga: Bagaimana Cara Beli Buku Jokowi's White Paper? Ada 2 Versi Beda Harganya
Roy menuturkan, Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa sudah memesan Ruang Nusantara di UC UGM dan mentransfer Rp1 juta.
Tetapi, rencana berubah setelah pengelola gedung didatangi aparat keamanan kampus bersama kepolisian.
“Kami menerima info bahwa UC UGM didatangi UP4/Pamdal dan Polsek Bulaksumur untuk diinterogasi. Setelah itu, pihak UC UGM menginformasikan via Whatsapp untuk membatalkan pesanan dan ingin mengembalikan uangnya,” ungkap Roy.
Karena acara utama gagal, para peserta yang sudah hadir memilih melanjutkan kegiatan di Coffee Shop UC UGM.
Ruang tersebut kemudian disulap menjadi ajang soft launching dadakan.
Drama memuncak ketika acara berlangsung.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Format dan Jadwal Babak Play Off Piala Dunia 2026: Adu Nasib Demi Tiket Tersisa
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
Terkini
-
Ketika Banjir Lebih Menakutkan di 'Kampung Zombie' Cililitan
-
Menko Polkam dan Mendagri Pimpin Rakorendal BNPP, Wajah Perbatasan RI Siap Dirombak Total
-
Bukan Sekadar Wacana! Pemprov DKI Libatkan Publik Susun 'Peta Jalan' Lingkungan Hidup Hingga 2055
-
ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?