Suara.com - Sebuah video viral Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara masih ramai diperbincangkan di media sosial.
Video itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok pada Senin (18/8/2025), lalu menyebar luas ke Instagram dan X (Twitter). Dalam potongan video tersebut terdengar ucapan, "Guru itu beban negara," yang diklaim diucapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung membantah kabar tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa video viral Sri Mulyani itu merupakan hasil rekayasa teknologi deepfake.
"Itu hoaks," kata Deni kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, cuplikan itu disunting dari pidato Sri Mulyani saat menghadiri Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025.
Menurut Deni, jika diperhatikan dengan seksama, suara pada bagian ketika Sri Mulyani menyebut kata "beban" terdengar patah-patah dan tidak sinkron dengan gerakan bibir, yang menjadi indikasi manipulasi menggunakan kecerdasan buatan (AI).
“Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara. Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu,” tegas Deni.
Dalam pidato aslinya, Sri Mulyani memang menyinggung soal gaji guru dan dosen. Ia menyebut negara masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan penghasilan yang layak bagi tenaga pendidik.
“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar,” kata Sri Mulyani.
Ia juga mempertanyakan apakah pembiayaan gaji guru dan dosen sepenuhnya harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau masyarakat dapat ikut berpartisipasi agar profesi mulia tersebut lebih sejahtera.
“Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?” ujarnya.
Isu mengenai gaji guru dan dosen memang menjadi sorotan publik sejak lama. Data Kemenkeu menunjukkan, tunjangan profesi guru PNS diproyeksikan mencapai Rp68,7 triliun pada 2026.
Meski begitu, masih banyak tenaga pendidik mengeluhkan kesejahteraan yang dianggap belum sesuai dengan beban kerja mereka.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Sri Mulyani sebut guru beban negara dipastikan hoaks. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan guru dan dosen sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Berita Terkait
-
Purbaya Akhirnya Turun Tangan soal Pajak JHT usai Diprotes Buruh
-
Patriot Bond Dituding Pencucian Uang, Purbaya: Dunia Gak Hitam-Putih, Jangan Sampai Kita Rugi Banyak
-
Purbaya Sentil Kementerian-Lembaga Hobi Minta Tambah Anggaran, Kini Bakal Diperketat
-
Purbaya Ngeluh Bawahannya Lelet Urus Aset Negara, Singgung Kasus BLBI
-
Warisan Jokowi Kena 'Semprit', Purbaya Sebut IKN Terlalu Sepi untuk Investor Global
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya