Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan refleksinya atas pencapaian usia ke-80 Kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, meski korupsi dan ketidakadilan masih menjadi keluhan utama, hal tersebut tidak seharusnya membuat masyarakat putus asa dan berhenti bersyukur.
"Dengan segala kekurangannya kita ini sudah maju meskipun ada berbagai keluhan tentang korupsi dan ketidakadilan, itu tidak harus membuat kita putus asa dan tidak boleh menyebabkan kita tidak mensyukuri kemerdekaan ini dan menganggap Indonesia itu tidak ada gunanya," kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (20/8/2025).
Ia menegaskan bahwa Indonesia harus terus dipertahankan sebagai negara merdeka.
"Yang telah memberi banyak kepada kita kemajuan-kemajuan dan kesejahteraan meskipun belum seluruhnya," ujarnya.
Alasan utama Mahfud mengajak masyarakat untuk bersyukur adalah karena setiap era kepemimpinan, sejak kemerdekaan, selalu membawa kemajuan pesat di berbagai bidang.
Ia mencontohkan sektor pendidikan, di mana kini semakin banyak anak bangsa yang bisa berkuliah di luar negeri berkat dukungan beasiswa pemerintah—sesuatu yang sulit dibayangkan beberapa dekade lalu.
Jumlah perguruan tinggi negeri pun meningkat pesat, dengan total lulusan mencapai lebih dari 18 juta orang.
"Orang-orang desa masuk ITB sudah hal biasa. Yang dulu di awal tahun 70-an tidak terbayangkan, apalagi sampai ke luar negeri. Ini harus disyukuri karena kita merdeka," ujarnya.
Baca Juga: Sambut Pidato Prabowo, Mahfud MD Tak Sabar 'Jenderal Beking' Tambang Ilegal Disikat
Selain pendidikan, Mahfud juga menyoroti kemajuan signifikan di bidang ekonomi, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Tapi coba Anda bayangkan perkembangan penurunan jumlah orang miskin di Indonesia," ujarnya.
Berdasarkan data yang ia kutip, pada masa Presiden Soekarno yang memerintah sejak 1945, angka kemiskinan berhasil diturunkan sebesar 44 persen.
Selanjutnya, pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun berhasil menekan angka kemiskinan hingga tersisa 18 persen.
"Lalu terjadi reformasi, diukur sampai Pak SBY berhenti jadi presiden pada 2014, orang miskin tinggal 11,7 persen. Terus Pak Jokowi memerintah dua kali."
"Sekarang ini orang miskin pada tahun 2024 saat akhir pemerintahan Pak Jokowi sudah tinggal 8,7 persen. Artinya apa? Dengan segala kekurangannya kita ini sudah maju," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Sepanjang 2025, Ini 14 Putusan MK yang Paling Jadi Sorotan
-
Gakkum Kehutanan Tangkap DPO Pelaku Tambang Ilegal di Bukit Soeharto
-
Bamsoet: Prabowo Capai Swasembada Beras 'Gaya' Soeharto-SBY Dalam Setahun
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!
-
Menuju Nol Kasus Keracunan, BGN Perketat Pengawasan Makan Bergizi Gratis di 2026
-
Pakar Hukum Tata Negara: Ketua MK Suhartoyo Ilegal!
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
-
Pakar Bongkar Dasar Hukum Perpol 10/2025, Polisi Aktif Bisa Jadi Sekjen-Dirjen
-
BGN Respons Isu Susu Langka: Pemerintah Akan Bangun Pabrik dan 500 Peternakan Sapi
-
Tuntut Kenaikan Upah 2026, Massa Buruh dari Jakarta dan Jabar Padati Kawasan Monas