Suara.com - Rentetan gejolak sosial yang meletus di berbagai daerah, seperti insiden panas di Pati dan Bone, diyakini bukan sekadar persoalan lokal yang muncul tiba-tiba.
Ada dugaan kuat bahwa rentetan peristiwa ini adalah bagian dari skenario besar yang dirancang dari pusat untuk mendelegitimasi dan menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dugaan mengejutkan ini diungkap oleh analis politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan.
Menurutnya, ada sebuah agenda terstruktur yang menargetkan Prabowo lengser dari kursi kepresidenan hanya dalam kurun waktu dua tahun.
"Semua gerakan yang terjadi di daerah, termasuk di Pati dan Bone, diyakini sebagai bagian dari orkestrasi yang dilakukan oleh kekuatan di pusat," tegas Syahganda dalam diskusi di Podcast Forum Keadilan TV yang ditayangkan di YouTube.
Ia memaparkan, tujuan utama dari serangkaian gejolak ini adalah menciptakan instabilitas dan membuat Prabowo tidak fokus menjalankan program-programnya. Gangguan ini sengaja diciptakan agar citra pemerintahan baru rusak di mata publik sejak awal.
Oligarki Lama Merasa Terancam
Lantas, siapa dalang di balik "orkestrasi" ini? Syahganda menunjuk hidung kelompok oligarki lama yang selama ini menikmati keuntungan besar di bawah rezim sebelumnya. Kelompok inilah yang kini merasa posisinya terancam oleh gebrakan dan gaya kepemimpinan Prabowo.
Sikap Prabowo yang dinilai tegas terhadap praktik korupsi, terutama dalam penanganan kasus-kasus raksasa seperti korupsi sawit dan mafia tambang, dianggap sebagai lonceng kematian bagi para pemain lama.
Baca Juga: Dituding Tumpul ke Prabowo, Rocky Gerung Balas dengan Satire Pedas
"Kelompok yang diuntungkan oleh rezim sebelumnya merasa terancam dengan sikap Prabowo yang anti-korupsi," jelas Syahganda.
Menurutnya, ketegasan ini membuat para oligarki ketakutan dan mulai menyusun strategi perlawanan.
Isu Sensitif 'Digoreng' untuk Serang Prabowo
Selain menciptakan kekacauan di daerah, para penentang Prabowo juga diduga menggunakan perang informasi di dunia maya.
Syahganda menyoroti bagaimana isu-isu sensitif sengaja diciptakan dan "digoreng" untuk memancing kemarahan publik.
Beberapa isu yang disebutnya sengaja diembuskan antara lain rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hoaks pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara, hingga isu nikel di Raja Ampat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama dalam Materi 'Mens Rea'
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari