Suara.com - Pejabat Kementerian Agama (Kemenag) diduga memfasilitasi keluarga hingga orang-orang terdekatnya untuk menunaikan ibadah haji Furoda dengan memakai fasilitas negara.
Klaim ini disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Dia mengungkap temuan adanya puluhan keluarga pejabat yang berangkat haji jalur Furoda di Arab Saudi, tetapi di sana mereka mendapat fasilitas dari negara untuk akomodasi.
"Diduga istri-istri pejabat berangkat dengan Haji Furoda, tapi di sana kemudian mendapatkan fasilitas dari negara untuk akomodasinya," kata Boyamin.
"Ada foto-fotonya gitu saya serahkan ke sana," lanjutnya seperti dikutip pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Boyamin menyebut pejabat yang paling banyak terlibat berasal dari Kementerian Agama.
Dia juga mendengar informasi adanya keterlibatan oknum DPR. Namun, hingga kini belum bisa memastikan karena belum memiliki bukti kuat.
"Kementerian Agama. Yang paling banyak di Kementerian Agama. Kalau yang DPR ada informasi tapi saya belum valid. Karena belum ada fotonya, belum ada caranya begitu," ucapnya.
Boyamin menambahkan, fasilitas haji tersebut bukan hanya dinikmati oleh istri dan anak pejabat, tetapi juga orang-orang dekat lainnya seperti pembantu hingga tukang pijat keluarga pejabat.
Baca Juga: Wamenaker Noel Masih Diperiksa KPK hingga Malam Ini
"Hanya puluhan. Kalau data yang saya, loh ya, karena foto-fotonya ada. Istri-istrinya. Tapi kan ada juga pembantu dan tukang pijat yang juga dapat jatah dari keluarga itu," ungkapnya.
"Nah, itu ada yang ikut berangkat. Bahkan tukang pijat yang biasanya mijitin keluarga pejabat itu juga berangkat ikut pejabat itu," ujar Boyamin lebih lanjut.
Menurutnya, temuan ini semakin memperparah persoalan penyelenggaraan haji tahun 2024 yang berlangsung di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Jadi ini kan menambah sengkarutnya dari penyelenggaraan haji tahun 2024," ucapnya.
Pernyataan Boyamin langsung menimbulkan beragam reaksi warganet yang mengkritik keras dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk ibadah haji.
"Ini kemenag loh. Sekali lagi KEMENAG. Miris sih, yang sudah mengaku agamis ternyata belum tentu mengamalkan nilai-nilai agamanya dengan kehidupan," tulis seorang warganet.
Berita Terkait
-
Denny Siregar Sebut OTT Noel 'Receh Kelas Ormas', Sinyal Renggang Aliansi Relawan?
-
Noel Ditangkap KPK, Menteri Tenaga Kerja Akan Rombak Dirjen Binwasnaker dan K3
-
Drama Jemput Paksa Rudy Ong: Merangkak di Lobi KPK, Berakhir dengan Rompi Oranye
-
Tiba di KPK Usai Dijemput Paksa, Tersangka Kasus IUP Kaltim Rudy Ong Tutup Muka Hingga Merangkak
-
IUP Kalimantan Timur Memakan Korban: Konglomerat Rudy Ong Chandra Dicokok KPK
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
Terkini
-
PP Muhammadiyah Tegaskan Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Bukan Sikap Resmi Organisasi
-
Cegah 'Superflu' Sekarang! Dinkes DKI Ajak Warga Jakarta Kembali Perketat Cuci Tangan dan Masker
-
Tangis Staf Keuangan Pecah di Sidang MK: Melawan 'Pasal Jebakan' Atasan dalam KUHP Baru
-
Tragedi Maut KLM Putri Sakinah, Nakhoda dan ABK Resmi Jadi Tersangka Tewasnya 4 WNA
-
PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas di Ancol, Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang
-
PDIP Kecam Pelaporan Terhadap Pandji ke Polisi: Bentuk Intimidasi dan Pembungkaman Suara Rakyat
-
KPK Periksa Eks Kajari Bekasi Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Ade Kuswara
-
MBG Kembali Digulirkan, Ini Catatan Kritis JPPI Soal Arah Pendidikan
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029
-
Polda Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Protes Alasan Polisi