Suara.com - Jauh sebelum hiruk pikuk politik sekarang ini, Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur telah melontarkan kritik pedas terkait koruptor dan demokrasi di Indonesia.
Di masa pemerintahannya, Gus Dur pernah secara blak-blakan menyatakan demokrasi di Indonesia yang hanya ilusi, tetapi justru dibanggakan banyak orang.
Dalam video lawasnya yang diunggah ulang oleh akun TikTok @zeinfakhril, Gus Dur menyoroti betapa tak berdayanya rakyat ketika dihadapkan pada aparat negara yang korup.
Gus Dur menyinggung soal betapa masifnya praktik korupsi aparat negara pada masanya, yang masih terasa relevan sampai sekarang.
"Rakyat berhadapan dengan kekuatan aparat negara yang tidak bersih. Apa yang tidak dikorupsi sekarang?" ujar Gus Dur dalam rekaman tersebut.
Gus Dur melihat adanya sebuah paradoks yang menyakitkan dari banyaknya praktik korupsi di Indonesia.
Di kala negara terus menumpuk utang, Gus Dur mengatakan praktik korupsi bukannya diberantas dan dihilangkan tetapi justru semakin merajalela.
- Gus Dur menyatakan demokrasi di Indonesia yang hanya ilusi, tetapi justru dibanggakan banyak orang.
- Di kalah negara menumpuk uang, Gus Dur mengatakan praktik korups bukan diberantas malah merajalela.
- Bagi Gus Dur, elit politik yang bangga menyarakan demokrasi di Indonesia adalah kebohongan besar.
"Tambah lama tambah gede korupsinya. Utangnya tambah, korupsinya tambah. Bukannya dihilangkan," kata Gus Dur.
Karena itu, Gus Dur lantas menyindir para elit politik yang begitu bangga menyuarakan demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Kena Protes Warga saat Karnaval: "Turunin Pajak!"
Bagi Gus Dur, klaim semacam itu adalah sebuah kebohongan besar, sebuah pernyataan yang tidak memiliki dasar di tengah realitas hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Bahkan, ia tak segan menggunakan istilah yang sangat keras untuk menggambarkan orang-orang yang mengklaim demokrasi terlah berjalan baik di Indonesia tersebut.
"Begitu kok ngaku bahwa demokrasi mulai berjalan di Indonesia. Ini omongan goblok," ucapnya dengan tegas.
Bagi Gus Dur, esensi dari sebuah negara demokrasi terletak pada tegaknya supremasi atau kedaulatan hukum.
Tanpa adanya penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, demokrasi hanyalah slogan kosong yang tak bermakna.
Selama para koruptor masih bisa melenggang bebas tanpa tersentuh jerat hukum, maka selama itu pula Indonesia belum bisa disebut sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya.
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Ditanya Wartawan Soal Pernyataannya Koruptor Harus Dihukum Mati, Siap?
-
Yenny Wahid Bakal Tolak jika Ditawari Jabatan Komisaris BUMD DKI, Ini Alasannya
-
Ironi Immanuel Ebenezer, Pernah Minta Koruptor Dihukum Mati: Sekarang Malah Jadi Tersangka Korupsi!
-
Gus Dur Pasti Murka! Yenny Wahid Ungkit Pelengseran Ayahnya, Sentil DPR Soal Fasilitas Mewah
-
Wamenaker Noel Ditangkap, Senin Harusnya Jadi Pembicara Talkshow 'Hukuman Mati Koruptor'
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre