Suara.com - Jauh sebelum hiruk pikuk politik sekarang ini, Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur telah melontarkan kritik pedas terkait koruptor dan demokrasi di Indonesia.
Di masa pemerintahannya, Gus Dur pernah secara blak-blakan menyatakan demokrasi di Indonesia yang hanya ilusi, tetapi justru dibanggakan banyak orang.
Dalam video lawasnya yang diunggah ulang oleh akun TikTok @zeinfakhril, Gus Dur menyoroti betapa tak berdayanya rakyat ketika dihadapkan pada aparat negara yang korup.
Gus Dur menyinggung soal betapa masifnya praktik korupsi aparat negara pada masanya, yang masih terasa relevan sampai sekarang.
"Rakyat berhadapan dengan kekuatan aparat negara yang tidak bersih. Apa yang tidak dikorupsi sekarang?" ujar Gus Dur dalam rekaman tersebut.
Gus Dur melihat adanya sebuah paradoks yang menyakitkan dari banyaknya praktik korupsi di Indonesia.
Di kala negara terus menumpuk utang, Gus Dur mengatakan praktik korupsi bukannya diberantas dan dihilangkan tetapi justru semakin merajalela.
- Gus Dur menyatakan demokrasi di Indonesia yang hanya ilusi, tetapi justru dibanggakan banyak orang.
- Di kalah negara menumpuk uang, Gus Dur mengatakan praktik korups bukan diberantas malah merajalela.
- Bagi Gus Dur, elit politik yang bangga menyarakan demokrasi di Indonesia adalah kebohongan besar.
"Tambah lama tambah gede korupsinya. Utangnya tambah, korupsinya tambah. Bukannya dihilangkan," kata Gus Dur.
Karena itu, Gus Dur lantas menyindir para elit politik yang begitu bangga menyuarakan demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Kena Protes Warga saat Karnaval: "Turunin Pajak!"
Bagi Gus Dur, klaim semacam itu adalah sebuah kebohongan besar, sebuah pernyataan yang tidak memiliki dasar di tengah realitas hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Bahkan, ia tak segan menggunakan istilah yang sangat keras untuk menggambarkan orang-orang yang mengklaim demokrasi terlah berjalan baik di Indonesia tersebut.
"Begitu kok ngaku bahwa demokrasi mulai berjalan di Indonesia. Ini omongan goblok," ucapnya dengan tegas.
Bagi Gus Dur, esensi dari sebuah negara demokrasi terletak pada tegaknya supremasi atau kedaulatan hukum.
Tanpa adanya penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, demokrasi hanyalah slogan kosong yang tak bermakna.
Selama para koruptor masih bisa melenggang bebas tanpa tersentuh jerat hukum, maka selama itu pula Indonesia belum bisa disebut sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya.
"Karena, demokrasi itu intinya adalah kedaultan hukum. Selama di kita orang korupsi, melanggar hukum dan sebagainya tidak diapa-apakan. Maka selama itu pula tidak ada demokrasi," tuturnya.
Pernyataan ini menjadi sebuah tamparan keras sekaligus pengingat bahwa perjuangan membangun demokrasi sejati tidak cukup hanya dengan pemilu dan kebebasan berpendapat.
Fondasi utamanya adalah hukum yang berdaulat, yang mampu memberikan efek jera kepada siapa pun yang merampas hak rakyat melalui korupsi.
Tanpa itu, semua pembicaraan tentang demokrasi menjadi sia-sia. "Percuma aja ngomong demokrasi percuma," kata Gus Dur.
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Ditanya Wartawan Soal Pernyataannya Koruptor Harus Dihukum Mati, Siap?
-
Yenny Wahid Bakal Tolak jika Ditawari Jabatan Komisaris BUMD DKI, Ini Alasannya
-
Ironi Immanuel Ebenezer, Pernah Minta Koruptor Dihukum Mati: Sekarang Malah Jadi Tersangka Korupsi!
-
Gus Dur Pasti Murka! Yenny Wahid Ungkit Pelengseran Ayahnya, Sentil DPR Soal Fasilitas Mewah
-
Wamenaker Noel Ditangkap, Senin Harusnya Jadi Pembicara Talkshow 'Hukuman Mati Koruptor'
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
Terkini
-
Pemkot Jakbar Tanggapi Soal Penolakan Pembangunan Rumah Duka dan Krematorium di Kalideres
-
KPK Dalami Dugaan Pengkondisian Proyek di Pati oleh Tim 8 Sudewo
-
Fokus Lulusan SMK-SMA: Inilah Syarat Baru Pemerintah Agar TKI Bisa Kerja di Luar Negeri
-
HNW Kecam Keras Sahur On The Road di Jombang, Pakai Sound Horeg dan Penari Seksi?
-
Sudah 31 Kecelakaan dalam Sebulan, KAI Daop 1 Minta Warga Tak Ngabuburit di Jalur Kereta
-
6 Fakta Terkini Banjir Bali: Sanur Terparah hingga Status Siaga Gelombang 4 Meter
-
ICW Desak KPK Awasi Ketat SPPG Polri, Ada Potensi Uang Negara Hilang Hingga Rp2 Triliun?
-
Diduga Main Asal Belok, Pengendara Ojol Luka Parah Dihantam Bus Transjakarta
-
Usut Kasus Pemerasan Sudewo Cs, KPK Panggil Plt Bupati Hingga Ketua KPU Pati
-
Lapangan Padel di Jakarta Wajib Pasang Peredam Suara, Jika Tidak Siap-Siap Kena Sanksi!