Suara.com - Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya melontarkan sindiran yang kuat ditujukan kepada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Indonesia, Immanuel Ebenezer alias Noel.
Melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram resmi @gribjaya_id, GRIB Jaya menyoroti ironi pejabat yang dulu garang melawan premanisme, namun kini justru terjerat kasus serupa.
Video tersebut diberi judul dan keterangan, “Siapa Sebenarnya yang Liar? Antara Pemanisme Jalanan dan Premanisme Berjas”, yang langsung menyiratkan perbandingan antara premanisme di jalanan dengan praktik lancung di lingkar kekuasaan.
Klip dibuka dengan cuplikan wawancara lawas Noel Ebenezer saat ia dengan tegas mengkritik “ormas jadi-jadian” yang disebutnya hanya bekerja untuk “malak, malak, dan malak.”
Namun, ironi langsung ditampilkan dengan menyandingkan pernyataan itu dengan berita penangkapannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Noel dan 10 orang lain pada 20 Agustus 2025.
Noel Ebenezer, yang pernah tampil bak pahlawan yang ingin membersihkan demokrasi dari benalu, kini justru menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan.
"Immanuel Ebenezer, mantan wakil menteri ketenagakerjaan yang kini menjadi tersangka kasus pemerasan, dulu lantang menyindir ormas pemalak investor," tulis narasi dalam video tersebut dikutip Senin (25/8/2025).
Video itu menyoroti bagaimana Noel diduga kuat menyalahgunakan jabatannya.
Dengan dalih sertifikasi K3, ia dan jajarannya dituding menciptakan sebuah skema pemerasan yang sistematis.
Baca Juga: Bagi-Bagi Kekuasaan Prabowo Berujung Petaka, Pakar Hukum: Immanuel Terjerat Korupsi adalah Imbasnya
"Bukan preman pasar, tapi pejabat resmi. Birokrat yang memalak dunia usaha dari balik meja kekuasaan," lanjut narasi video itu dengan tajam.
Kasus ini, menurut GRIB Jaya, adalah cerminan wajah munafik birokrasi, di mana oknum pejabat menuding pihak lain sebagai "ormas liar" padahal dirinya sendiri menyulap jabatan menjadi "mesin pemerasan legal."
“Mereka bukan sekedar korup, tapi mereka racun dalam sistem pemerintahan” tambah lanjutan narasi video itu.
Narasi ini menggambarkan bahwa bahaya terbesar dari pejabat korup seperti ini bukan pada uang yang mereka curi, melainkan pada kerusakan fundamental yang mereka timbulkan pada fondasi negara.
Di akhir video, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya menegaskan sikapnya untuk memberantas premanisme dalam segala bentuk, baik yang berseragam jalanan maupun yang memakai jas birokrasi.
"GRIB Jaya menegaskan, premanisme dalam bentuk apapun harus diberantas," tutup narasi tersebut, seraya menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahan dari oknum-oknum pengkhianat rakyat.
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Minta Amnesti Presiden, Menkum Tolak Mentah-mentah: Gak Ada di Pikiran Kami!
-
Dulu Sebut Prabowo Ancaman, Kini Immanuel Ebenezer Minta Ampunan
-
KPK Skakmat Noel Ebenezer usai Ngemis-ngemis ke Prabowo: Jangan Dikit-dikit Minta Amnesti!
-
Efek Domino Amnesti Hasto: Wamenaker Noel Ikut Minta Diskon Hukum, Pakar: Omongan Ngaco!
-
Bagi-Bagi Kekuasaan Prabowo Berujung Petaka, Pakar Hukum: Immanuel Terjerat Korupsi adalah Imbasnya
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah