Industri Hotel Jakarta Terancam Kolaps? Pemprov DKI Turun Tangan dengan Insentif Pajak

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan kebijakan insentif fiskal yang signifikan bagi sektor perhotelan, restoran, dan usaha makanan-minuman.

Kebijakan ini diambil di tengah kondisi industri yang sedang tertekan oleh penurunan tingkat hunian, lonjakan biaya operasional, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pemberian keringanan pajak ini bukanlah sekadar respons atas keluhan pengusaha, melainkan sebuah intervensi strategis untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ibu kota.

"Ini bukan karena keluhan, tapi memang pemerintah daerah harus melakukan intervensi supaya pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," kata Pramono di Balai Kota, Senin (25/8/2025).

Ia menambahkan, kebijakan ini krusial untuk mempertahankan kinerja ekonomi Jakarta yang secara historis tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.

"Jakarta pertumbuhan ekonominya selalu di atas nasional, jadi supaya ini bisa terjaga maka salah satunya diberikan keringanan pajak ini," ujar Pramono.

Pramono menekankan bahwa Pemprov DKI tidak ingin membebani pelaku usaha dengan pungutan pajak yang berlebihan di tengah tantangan ekonomi saat ini.

"Sehingga apapun kami melihat harus ada, bukan cukup, tapi ini kan tidak baik juga kalau kemudian Jakarta mungut pajaknya lebih gede," tuturnya.

Skema Keringanan Pajak Berdasarkan Kepgub 722/2025

Baca Juga: Jakarta Membara! Pos Polisi Slipi Dibakar Massa, Gubernur Pramono Malah Santai: Aman-aman Saja

Keringanan pajak ini diatur secara resmi dalam Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025 dan berlaku efektif mulai Agustus hingga Desember 2025.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

• Jasa Perhotelan: Diskon pajak sebesar 50 persen berlaku dari Agustus hingga September 2025.
• Jasa Perhotelan: Diskon pajak sebesar 20 persen berlaku dari Oktober hingga Desember 2025.
• Makanan dan Minuman: Diskon pajak sebesar 20 persen berlaku dari Agustus hingga Desember 2025.

"Keputusan Gubernur ini memutuskan, yang pertama untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebesar 50 persen lebih murah dari yang harus dibayar. Jadi misalnya kalau bayarnya 10 maka ya separuh untuk itu yang dibayarkan ke pajak Provinsi DKI Jakarta sampai dengan bulan September," jelasnya.

Setelah periode tersebut berakhir, potongan pajak berlanjut namun dengan besaran yang lebih kecil.

"Untuk pajak hotel itu diberikan potongan 20 persen dari pajak yang seharusnya dibayarkan untuk bulan Oktober, November, dan Desember," lanjutnya.

Tak hanya sektor hotel, keringanan pajak juga menyasar industri makanan dan minuman.