“Kalau menurut saya bukan soal normative, tapi realitasnya tidak mungkin. Karena presidennya pasti akan melindungi wakilnya. Kuncinya itu di presiden, karena dialah yang memegang kendali koalisi KIM,” jelasnya.
Dengan kekuatan politik yang menguasai mayoritas parlemen, Prabowo memiliki posisi yang sangat kuat untuk membentengi pemerintahannya.
“Jadi 2/3 DPR, 2/3 MPR itu ada ditangan koalisi, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra, yang adalah presiden. Presiden itu saat capres juga yang memilih calon wakilnya itu, sehingga pasti dia akan melindungi. Sehingga selama 5 tahun ini akan terus bergulir, termasuk sikap kepada Jokowi,” sambungnya.
Atas dasar itu, Jimly menyimpulkan bahwa polemik ini kemungkinan besar baru akan mereda pada tahun 2029.
Ia juga pesimis bahwa putusan pengadilan, apapun hasilnya nanti, akan dapat memuaskan semua pihak.
“Ini akan berlangsung sampai 2029,” ujarnya. “Apapun nanti Keputusan dari proses peradilan, pasti nanti tidak akan memuaskan pihak yang dikalahkan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri sempat menunjukkan keheranannya atas isu ijazah Jokowi yang terus-menerus dipersoalkan.
Dalam sebuah Sidang Kabinet Paripurna pada 5 Mei 2025, ia bahkan berkelakar bahwa ijazahnya sendiri bisa menjadi sasaran berikutnya.
“Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya – tanya, iya kan?,” ucap Prabowo saat itu.
Baca Juga: Firdaus Oiwobo Bentuk Organisasi Termul untuk Dukung Jokowi, Logonya Pakai Hewan Simpanse
Prabowo Bantah Jadi Presiden Boneka
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menepis tudingan bahwa dirinya adalah presiden boneka yang dikendalikan oleh Jokowi.
Ia menjelaskan bahwa komunikasinya dengan Jokowi lebih bersifat konsultasi, mengingat pengalaman Jokowi memimpin negara selama 10 tahun.
“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” sebut Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa ia tidak hanya berkomunikasi dengan Jokowi, tetapi juga dengan para presiden pendahulunya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri, untuk mendapatkan masukan.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
Terkini
-
Panas! Militer Amerika Serikat Buru Kapal Pembayar Upeti Iran di Selat Hormuz
-
15.000 Paket Sembako dari Indonesia Tiba di Gaza, Baznas Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
-
Mendagri Dukung Perpanjangan Dana Otsus Aceh dan Usulkan Kembali ke 2 Persen Akibat Dampak Bencana
-
Mensos Gus Ipul Pastikan Bansos Cair Minggu Ketiga April 2026, Dijamin Lebih Tepat Sasaran
-
Polemik Ceramah JK di UGM, GAMKI Ancam Lapor ke Polisi karena Dinilai Singgung Umat Kristen
-
Menteri Dody: Proyek Sekolah Rakyat di Surabaya Garapan Waskita Karya Progressnya Baik
-
Respons Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo, Kaesang: Kita Butuh Suasana Tenang, Bukan Kegaduhan
-
Setelah Iran, AS Serang Kuba? Miguel Daz-Canel: Saya Siap Mati Demi Revolusi!
-
Dinilai Lebih Cepat dan Presisi, Bagaimana Teknologi AI BRIN Bantu Petakan Pesisir Pantura?
-
Diancam Trump Bakal Dikirim ke Neraka, Iran Siapkan 'Pusaran Maut' di Selat Hormuz