- OTT tidak perlu izin ketum partai politik.
- Ide meminta izin Ketum Parpol sebelum OTT tidak masuk akal
- Upaya pemberantasan korupsi harus berjalan efektif tanpa hambatan
Suara.com - Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol (Purn) Oegroseno menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK tidak memerlukan izin dari ketua umum partai politik.
Pernyataan itu disampaikan Oegroseno sekaligus untuk menanggapi komentar Wakil Ketus Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni terkait mekanisme OTT KPK.
“Untuk Ahmad Sahroni, Komisi III DPR RI, OTT KPK adalah serangkaian Tindakan Invasif KPK sesuai alat bukti terhadap dugaan terjadinya korupsi dan hanya memerlukan izin Allah SWT melalui doa dan tidak perlu izin Ketum Parpol apabila ada dugaan Anggota Parpol yang terlibat," ujar Oegroseno dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @oegroseno_official, dikutip Selasa (26/8/2025).
Dalam keterangan unggahannya, Oegroseno menambahkan sindiran: “Masa iya harus izin Ketum Parpol? Yang benar saja,”.
Menurutnya ide meminta izin Ketum Parpol adalah hal yang tidak masuk akal.
Pernyataan Oegroseno ini menggarisbawahi sikap kolektif bahwa KPK harus beroperasi dengan kemandirian penuh, bebas dari tekanan atau intervensi politik dari pihak mana pun, termasuk pimpinan partai politik.
Ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak, terutama di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan figur-figur dari berbagai latar belakang, termasuk politik.
Dengan adanya penegasan ini, diharapkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi semakin kokoh dan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif tanpa hambatan.
Pernyataan Sahroni
Baca Juga: Agar Lebih Jelas, Sahroni Buka Pintu Dialog Langsung untuk Demonstran 25 Agustus
Diberitakan sebelumnya, sebuah permintaan mengejutkan datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang memantik kontroversi di ruang publik.
Ahmad Sahroni menyarankan agar KPK memberikan informasi terlebih dahulu kepada ketua umum partai politik sebelum melakukan penangkapan terhadap kadernya yang terjerat kasus korupsi.
"Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai," ujar Ahmad Sahroni membuka usulannya.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Usai Sebut Bubarkan DPR Ide Orang Tolol Sedunia, Sahroni Ogah Debat: Ane Mau Bertapa Biar Pinter!
-
Sahroni Bantah Sebut Masyarakat "Tolol": Ini Target Sebenarnya...
-
Ahmad Sahroni Dukung Polisi Tangkap Pendemo Anarkis DPR: Di Bawah Umur Saja Sudah Brengsek
-
Agar Lebih Jelas, Sahroni Buka Pintu Dialog Langsung untuk Demonstran 25 Agustus
-
Formappi Balas Ahmad Sahroni: Yang Tolol Bukan Rakyat, Tapi DPR yang Abai Kritik!
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Di Hadapan Raja Yordania, Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Perdamaian di Palestina
-
PDIP Soroti Rencana Impor 105.000 Mobil Pickup dari India: Jangan Rugikan Pabrikan Dalam Negeri
-
Sopir Toyota Calya Ugal-Ugalan di Jakarta Diamankan, Polisi Tunggu Hasil Tes Urine
-
Warga Jakarta dengan Luas Rumah di Bawah 70 Meter Bisa Dapat Toren Gratis dari PAM JAYA
-
Betawi di Era Digital: Pemuda Diminta Jadi Garda Depan Pelestarian Budaya
-
Dari Gerakan Non Blok ke Aliansi Amerika, Indonesia Tak Lagi Bebas Aktif Gegara ART dan BoP?
-
KPK Periksa Sekjen Kemnaker Terkait Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
-
Minta Maaf ke Publik, Kapolri: Anggota Cederai Keadilan Akan Kami Tindak Tegas!
-
Polisi Tahan Ayah dan Anak Penganiaya Tetangga di Cengkareng, Terancam 7 Tahun Penjara
-
Ugal-ugalan dan Lawan Arus, Mobil Calya Diamuk Massa di Gunung Sahari