- OTT tidak perlu izin ketum partai politik.
- Ide meminta izin Ketum Parpol sebelum OTT tidak masuk akal
- Upaya pemberantasan korupsi harus berjalan efektif tanpa hambatan
Suara.com - Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol (Purn) Oegroseno menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK tidak memerlukan izin dari ketua umum partai politik.
Pernyataan itu disampaikan Oegroseno sekaligus untuk menanggapi komentar Wakil Ketus Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni terkait mekanisme OTT KPK.
“Untuk Ahmad Sahroni, Komisi III DPR RI, OTT KPK adalah serangkaian Tindakan Invasif KPK sesuai alat bukti terhadap dugaan terjadinya korupsi dan hanya memerlukan izin Allah SWT melalui doa dan tidak perlu izin Ketum Parpol apabila ada dugaan Anggota Parpol yang terlibat," ujar Oegroseno dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @oegroseno_official, dikutip Selasa (26/8/2025).
Dalam keterangan unggahannya, Oegroseno menambahkan sindiran: “Masa iya harus izin Ketum Parpol? Yang benar saja,”.
Menurutnya ide meminta izin Ketum Parpol adalah hal yang tidak masuk akal.
Pernyataan Oegroseno ini menggarisbawahi sikap kolektif bahwa KPK harus beroperasi dengan kemandirian penuh, bebas dari tekanan atau intervensi politik dari pihak mana pun, termasuk pimpinan partai politik.
Ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak, terutama di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan figur-figur dari berbagai latar belakang, termasuk politik.
Dengan adanya penegasan ini, diharapkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi semakin kokoh dan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif tanpa hambatan.
Pernyataan Sahroni
Baca Juga: Agar Lebih Jelas, Sahroni Buka Pintu Dialog Langsung untuk Demonstran 25 Agustus
Diberitakan sebelumnya, sebuah permintaan mengejutkan datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang memantik kontroversi di ruang publik.
Ahmad Sahroni menyarankan agar KPK memberikan informasi terlebih dahulu kepada ketua umum partai politik sebelum melakukan penangkapan terhadap kadernya yang terjerat kasus korupsi.
"Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai," ujar Ahmad Sahroni membuka usulannya.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Usai Sebut Bubarkan DPR Ide Orang Tolol Sedunia, Sahroni Ogah Debat: Ane Mau Bertapa Biar Pinter!
-
Sahroni Bantah Sebut Masyarakat "Tolol": Ini Target Sebenarnya...
-
Ahmad Sahroni Dukung Polisi Tangkap Pendemo Anarkis DPR: Di Bawah Umur Saja Sudah Brengsek
-
Agar Lebih Jelas, Sahroni Buka Pintu Dialog Langsung untuk Demonstran 25 Agustus
-
Formappi Balas Ahmad Sahroni: Yang Tolol Bukan Rakyat, Tapi DPR yang Abai Kritik!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
Terkini
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan
-
Tahu Kabar Dapat Rehabilitasi Prabowo Saat Buka Puasa, Eks Dirut ASDP Senang: Alhamdulillah
-
Detik Penentu Kasus Alvaro: Hasil DNA Kerangka Manusia di Tenjo Segera Diumumkan Polisi
-
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Tegaskan Kasus PT Jembatan Nusantara Tak Berhenti di Tengah Jalan
-
Baru 4 Bulan Menjabat, Dirdik Jampidsus 'Penjerat' Nadiem Makarim Dimutasi Jaksa Agung
-
Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB Dalam Rapat Bersama DPR
-
Polda Metro Jaya Gelar Audiens dengan Keluarga Arya Daru Siang Ini: Ada Temuan Baru?
-
Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Wajahnya Saja: KUHAP Baru Diminta Dibatalkan
-
Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kasus Dugaan Manipulasi Pajak 20162020
-
Pagi Ini, KPK Masih Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Dkk