Susul Eko Patrio dan Uya Kuya, Golkar Resmi Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI!

Suara.com - Gelombang perombakan di internal parlemen terus bergulir kencang. Setelah NasDem dan PAN mengambil langkah tegas terhadap kadernya, kini giliran Partai Golkar yang secara resmi menonaktifkan salah satu elite-nya, Adies Kadir, dari jabatannya sebagai Wakil Ketua dan anggota DPR RI.

Langkah tegas ini menjadi bukti terbaru bahwa tekanan publik dan gelombang demonstrasi besar-besaran benar-benar memaksa partai politik untuk berbenah.

Keputusan krusial ini diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta, pada 31 Agustus 2025.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji dalam sebuah keterangan video, Minggu (31/8/2025).

Sarmuji menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan secara mendalam dinamika dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, Golkar tidak bisa menutup mata dari suara rakyat yang menjadi landasan utama perjuangan partai.

“Aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” katanya.

Lebih dari itu, Sarmuji juga menyatakan bahwa Partai Golkar turut berdukacita atas jatuhnya korban jiwa dalam rangkaian aksi massa belakangan ini, merujuk pada tewasnya warga saat memperjuangkan aspirasinya.

Penonaktifan Adies Kadir, kata dia, adalah bagian dari upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika para wakilnya di Senayan.

Baca Juga: Kontroversi Tunjangan Dewan, Adies Kadir Dinonaktifkan dari Anggota DPR! Ini Alasan Golkar

Langkah ini tidak bisa dilepaskan dari rentetan peristiwa panas beberapa waktu terakhir. Dimulai dari aksi unjuk rasa besar-besaran pada 25 Agustus 2025 yang menolak tunjangan anggota DPR, situasi memuncak pada 28 Agustus 2025.

Pada malam nahas itu, Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online, meninggal dunia secara tragis setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di tengah kericuhan di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Insiden ini menyulut kemarahan publik yang lebih besar dan menjadi titik balik yang menekan para elite politik.

Terkait insiden tersebut, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim telah mengonfirmasi bahwa tujuh anggota Brimob yang berada di dalam rantis tersebut sedang dalam proses pemeriksaan intensif.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri bahkan telah merilis ketujuh nama anggota tersebut kepada publik.