8 Tuntutan dalam 1 Tahun: Deadline 31 Agustus 2026.
Selain tuntutan jangka pendek, ada juga delapan tuntutan reformasi struktural yang diharapkan terealisasi dalam satu tahun.
Ini termasuk “Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran,” dengan audit independen dan peninjauan ulang kinerja pejabat publik.
“Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif,” mendorong publikasi laporan keuangan partai dan oposisi yang berfungsi sebagaimana mestinya.
“Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil,” bertujuan untuk mengembalikan transfer APBN ke daerah dan merevisi UU Pajak.Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan Reformasi Kepemimpinan & Sistem di Kepolisian agar Profesional & Humanis juga menjadi prioritas.
“TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian,” menekankan penghentian proyek-proyek bisnis TNI.
Terakhir, "Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen" serta "Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan" menjadi bagian dari agenda reformasi jangka panjang.
Pada unggahan tersebut juga terdapat kalimat bahwa masyarakat Indonesia menunggu pemerintah agar segera mendengarkan tuntutan dari masya karat Indonesia.
“Kami menunggu. Trust is earned, not given,”
“Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar,”
Baca Juga: Bukan Hanya Mahasiswa, Deretan Artis Top Ikut Suarakan 17+8 Tuntutan Rakyat: Bismillah, Kita Kawal
Pesan ini menggarisbawahi harapan masyarakat akan perubahan nyata dan kepercayaan yang harus dibangun kembali oleh pemerintah.
Kalimat ini menegaskan desakan masyarakat agar aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan konkret.
Tuntutan-tuntutan ini adalah hasil rangkuman dari berbagai sumber, termasuk gerakan "Tuntutan 7 hari @salsaer @jeromepolin @cherylmarella," desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan oleh YLBHI, siaran pers PSHK, pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia, Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025, dan 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan di Change.org.
Pada unggahan yang berbeda, malaka juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah melakukan aksi secara luas biasa dengan saling menjaga satu sama lain.
Perintah selanjutnya, giliran negara yang harus memenuhi permintaan masyarakat Indonesia, penuhi tuntutan 17+8 pada saat ini juga.
Masyarakat kini menantikan respons dan tindakan nyata dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ini sebagai bukti komitmen terhadap reformasi dan kesejahteraan rakyat.
Reporter: Safelia Putri
Berita Terkait
-
Brutalitas Polisi Jadi Sorotan Tajam Usai Tragedi Rantis Maut, Bukti Reformasi Polri Gagal Total?
-
Terungkap! Rahasia Belanja Online Gen Z, Media Sosial Jadi Kunci?
-
Driver Ojol Tewas Dilindas Polisi Saat Demo, Koalisi Sipil Desak Reformasi Total Polri
-
Siapa Dalang di Balik Demo Pelajar 25 Agustus? Polisi Identifikasi 3 Kanal Medsos Pemicunya
-
Pengamat Ingatkan Kekuatan Jari Gen Z di Medsos Jadi Ancaman Baru, Pemerintah Harus Waspada
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi