Penuhi Tuntutan Demonstran, Ketua DPRA Setuju Aceh Pisah dari Indonesia

Suara.com - Eskalasi politik di Aceh mencapai puncaknya saat Ketua DPRA Zulfadhli, dengan lantang menyatakan kesiapannya untuk menandatangani tuntutan pemisahan Aceh dari Republik Indonesia.

Dikutip dari modusaceh.co—jaringan Suara.com, Selasa (2/9/2025), pernyataan ini disampaikannya langsung di hadapan ribuan massa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Senin, 1 September 2025.

Di tengah lautan massa yang menyuarakan berbagai tuntutan, politisi Partai Aceh yang akrab disapa Abang Samalangga ini membuat tawaran yang seketika disambut gemuruh dukungan.

Momen krusial terjadi saat ia hendak menandatangani pakta integritas berisi tujuh poin tuntutan dari para demonstran.

Merasakan sentimen kuat dari massa, Zulfadhli menawarkan untuk menambahkan poin paling radikal: referendum.

“Atau mau tambah satu poin lagi, minta pisah saja Aceh dari pusat. Kalau tidak, biar saya tambahkan dan teken,” ujar Zulfadhli dengan suara tegas.

Sontak, tawaran tersebut disambut teriakan "merdeka" yang membahana dari para pengunjuk rasa.

Sebelum tawaran pemisahan itu muncul, massa aksi telah menyodorkan tujuh tuntutan utama yang tertuang dalam sebuah petisi.

Tuntutan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan rakyat Aceh terhadap kondisi politik dan sosial saat ini.

Baca Juga: Eks BIN: Ada Rapat Tertutup Bahas Proklamasi Negara Riau Merdeka

Poin-poin tersebut meliputi:

1. Reformasi Total DPR RI dan DPR Aceh.
2. Reformasi Institusi Polri.
3. Penuntasan Seluruh Pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Aceh.
4. Menolak Pembangunan Batalyon baru di Aceh.
5. Evaluasi Menyeluruh terhadap Seluruh Izin Tambang di Aceh.
6. Pembebasan rekan-rekan demonstran yang ditangkap saat aksi.
7. Transparansi penuh atas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

Tuntutan ini menjadi landasan gerakan massa yang sejak pagi telah memadati area gedung legislatif.

Selain tujuh poin tersebut, para orator di atas mobil komando berulang kali menyuarakan keinginan agar Aceh merdeka dari Indonesia.

Bahkan, permintaan untuk mengibarkan bendera Bulan Bintang, yang merupakan simbol perjuangan Aceh, berdampingan dengan bendera Merah Putih turut menggema.

Menanggapi desakan tersebut, Zulfadhli kemudian membacakan surat kesepakatan yang mengikat DPRA untuk mengawal tuntutan rakyat.

Pembacaan ini menjadi simbol komitmen lembaga legislatif Aceh terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

“Kami, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama DPR RI, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab konstitusional menyatakan, sepakat untuk memenuhi dan mengawal seluruh tuntutan rakyat Aceh. Kesepakatan ini adalah bentuk komitmen nyata bahwa suara rakyat adalah amanat tertinggi yang tidak boleh diabaikan,” ujar Zulfadhli saat membacakan surat poin di hadapan para demonstran.