Penonaktifan Anggota DPR Bermasalah Percuma Belaka, Sistem Pemilu dan Parpol Harus Direformasi!

Suara.com - Langkah penonaktifan sejumlah anggota DPR bermasalah yang dilakukan beberapa partai politik dianggap tidak memberikan efek apa-apa.

Tindakan penonaktifan imbas meletusnya gelombang protes publik terhadap tingkah laku anggota dewan dan pernyataan kontroversialnya di tengah adanya kenaikan tunjangan.

Adapun anggota DPR yang dinonaktifkan sejumlah partai politik di antaranya adalah Eko Patrio, Uya Kuya (PAN), Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem) dan Adies Kadir (Golkar).

Menurut aktivis sekaligus akademisi, Anggawira, penonaktifan anggota DPR itu tidak akan mengubah apa-apa. Mestinya, kata dia, harus ada pembenahan dalam sistem pemilu dan partai politik di Tanah Air.

“Mengganti satu-dua orang anggota DPR tidak akan mengubah apa-apa, tanpa reformasi sistem Pemilu dan Partai Politik, kita hanya akan memproduksi wajah lama dengan pola lama," ujar Anggawira dikutip pada Kamis (3/9/2025).

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran itu turut memberikan catatan kritis menyingkapi problematik para anggota dewan yang memicu kemarahan publik.

Menurutnya, gelombang protes publik terhadap kelembagaan DPR dan partai politik juga mesti diarahkan ke hal-hal yang substantif dan berkelanjutan.

"Inilah koreksi fundamental yang seharusnya dikawal bersama. Gelombang protes rakyat harus menjadi energi kolektif untuk mendorong perbaikan sistem politik," ujarnya.

Adapun poin-poin untuk mendorong adanya reformasi kelembangan DPR dan sistem Partai Politik sebagai berikut:

Baca Juga: Banyak Orang Hilang Semasa Demo, Fedi Nuril Sentil Budiman Sudjatmiko: Terasa Familiar?

• Reformasi sistem Pemilu agar lebih transparan dan berbasis rekam jejak serta kualitas, bukan sekadar popularitas atau kekuatan finansial.
• Revisi UU Partai Politik agar partai menjadi ruang meritokrasi, bukan kartel yang dikuasai segelintir elit.
• Pembatasan masa jabatan anggota DPR agar tercipta regenerasi politik yang sehat.
• Membuka ruang bagi akademisi dan profesional untuk masuk ke parlemen, sehingga kualitas legislasi lebih bernas dan berlandaskan ilmu serta pengalaman praktis.