Suara.com - Profil Adela Kenasya Adies, putri dari Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir kini ramai disorot media, buntut dari kasus yang menjerat sang ayah. Adies saat ini dinonaktifkan oleh Golkar, partai yang mengusungnya dalam pemilu, per Senin, 1 September 2025. Setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik.
Sebelum dinonaktifkan, Adies Kadir merupakan anggota DPR RI yang pertama kali mengungkap sejumlah kenaikan tunjangan DPR RI ke publik.
Kasus ini membuka kemungkinan Adies Kadir akan dipecat dari kursi wakil rakyat. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Golkar akan menempuh skema penggantian antarwaktu atau PAW.
Proses ini melibatkan pergantian dengan calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dalam daftar caleg partai politik yang sama dari daerah pemilihan yang sama.
Anak Adies Kadir, Adela Kenasya mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Dapil Jawa Timur I. Adies juga melenggang ke Senayan melalui dapil yang sama.
Hanya saja, Adela Kenasya hanya memperoleh 12.792 suara. Sementara Adies Kadir memperoleh 147.185 suara sehingga menjadi calon legislatif dengan suara terbanyak.
Profil Adela Kenasya Adies
Tidak banyak yang bisa dikulik dari profil Adela Kenasya Adies. Namun, sejumlah informasi yang diperoleh Adela Kenasya menempuh pendidikan S-1 Kedokteran hingga menjadi dokter umum di Universitas Airlangga.
Kemudian, Adela juga menempuh pendidikan M.Sc. di bidang Aesthetic Medicine di Queen Marry University London. Saat ini Kenasya berpraktik di klinik kecantikan Heystetik yang berbasis di Jakarta.
Baca Juga: Tak Lama Berorasi, Massa GMNI Bubarkan Diri Jelang Sore dari Depan Gedung DPR
Di klinik tersebut, Adela menangani sejumlah kasus terkait dengan estetika kulit. Antara lain kulit kusam, bekas jerawat, komedo, dan keriput.
Seperti diketahui, Adies Kadir menjadi satu dari lima anggota DPR yang dinonaktifkan.
Selain Adies, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN juga dinonaktifkan karena ucapan mereka dinilai menciderai perasaan rakyat, terutama soal gaji dan tunjangan anggota dewan padahal kondisi ekonomi tengah melambat.
Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sejak Senin, 1 September 2025, setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik.
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa status keanggotaan DPR memiliki konsekuensi logis yang jelas, terutama terkait hak-hak keuangan. Ia memastikan anggota DPR yang dinonaktifkan, termasuk Adies Kadir, tidak akan lagi menerima gaji dan tunjangan.
"Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan. Itulah bedanya antara Anggota DPR yang aktif dengan yang nonaktif. Jika belum ada rujukan berkaitan dengan ini, MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dapat membuat keputusan yang menjadi pegangan bagi Sekretariat Jenderal (DPR RI)," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Berita Terkait
-
Akhirnya DPR Bertemu Mahasiswa, Bahas Kenaikan Tunjangan dan Investigasi Kerusuhan
-
Benarkah Posisi Adies Kadir di DPR Akan Digantikan Putrinya?
-
MKD Desak Setjen DPR Setop Gaji dan Tunjangan Ahmad Sahroni Hingga Uya Kuya
-
Tak Lama Berorasi, Massa GMNI Bubarkan Diri Jelang Sore dari Depan Gedung DPR
-
YLBHI Catat Ada 10 Korban Tewas Selama Demo, Santunan dari Pemerintah Baru Turun untuk 7 Keluarga
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- Innalillahi, Aktor Epy Kusnandar Meninggal Dunia
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
Pilihan
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
-
Drama Sidang Haji Alim: Datang dengan Ambulans & Oksigen, Ratusan Pendukung Padati Pengadilan
-
KLH Sebut Tambang Milik Astra International Perparah Banjir Sumatera, Akan Ditindak
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah Desember 2025: Ideal untuk Gamer dan Content Creator Pemula
-
Roblox Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Baru, Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp43,75 T
Terkini
-
Geram Titiek Soeharto Truk Angkut Kayu Saat Bencana: Tindak Tegas, Bintang Berapa pun Belakangnya
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara
-
Mendagri Minta PKK Papua Pegunungan Pastikan Program Tepat Sasaran
-
Geger Tragedi Alvaro, Aturan Lapor Anak Hilang 1x24 Jam Masih Relevan?
-
Anggota Komisi IV Bela Raja Juli, Sebut Menhut Cuma Kebagian 'Cuci Piring' Soal Kerusakan Hutan
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
-
Menhut Raja Juli Soal Sentilan 'Tobat Nasuha' Banjir Sumatra: Gus Imin Sudah Minta Maaf Via WA
-
UMP Jakarta 2026 Bisa Tembus Rp 6 Juta? Begini Respons Pramono Anung
-
Bahlil Minta Cak Imin Taubat Nasuha Juga, Tegaskan Evaluasi Menteri Hanya Hak Presiden
-
Ancaman Belum Selesai, Indonesia Disebut Belum Usai dengan Siklus Bencana