Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat bicara soal data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mencatat 10 orang meninggal selama gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus lalu.
Pasalnya, Kementerian Sosial baru menyalurkan santunan kepada 7 keluarga korban.
Menurut Gus Ipul, perbedaan jumlah itu bukan karena ada keluarga yang diabaikan, melainkan karena proses assessment yang belum rampung.
"Sementara ini yang sudah kita assessment dan sudah selesai itu baru tujuh. Nanti yang tiga akan kita lihat lagi ya," ujar Gus Ipul usai menyalurkan santunan ke keluarga pengemudi ojol mendiang Affan Kurniawan di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
"Jadi kita lihat, tentu setelah melalui proses assessment itu nanti kita akan berikan santunan. Tapi yang sudah clear per hari ini yang sebetulnya ada tujuh," katanya menambahkan.
Ia memastikan santunan tetap diberikan kepada seluruh keluarga korban tewas, termasuk tiga keluarga yang masih menunggu proses verifikasi.
Bentuk bantuan yang diberikan berupa uang tunai Rp15 juta ditambah satu paket sembako.
"Santunan berupa uang 15 juta rupiah, indeksnya memang segitu. Dan juga ada satu paket sembako. Jadi ini salah satu bagian dari program kami yang memang juga diberikan kepada keluarga-keluarga yang mengalami musibah karena sebab-sebab tertentu," jelasnya.
YLBHI sebelumnya merilis data bahwa sepanjang 25–31 Agustus 2025 tercatat 10 orang meninggal dunia, 1.042 luka-luka, dan 3.337 ditangkap dalam gelombang aksi di sejumlah kota.
Baca Juga: Minta Masyarakat Tak Cemas, DPR Dukung TNI Hidupkan Lagi Pam Swakarsa: Beda dengan Orba?
Selain itu, Amnesty Internasional Indonesia juga mendesak Komnas HAM segera melakukan penyelidikan pro justitia terhadap kematian terhadap 10 warga sipil tersebut.
Amnesty menyoroti perlunya investigasi independen untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab diadili setelah angka korban jiwa meningkat.
Berita Terkait
-
Tinggalkan 'Jejak' Perlawanan, Aliansi Perempuan Tuntut Penghentian Kekerasan Negara
-
DPR 'Buka Jalan': Mahasiswa Akan Temui Pemerintah Bahas Tuntutan Krusial Besok
-
Siapa Wibawanto Nugroho Widodo? Narsum Debat Bareng Ferry Irwandi, Punya Rekam Jejak Mentereng
-
Dasco Minta Maaf Atas Kekeliruan DPR di Depan Mahasiswa: Hentikan Tunjangan, Moratorium Kunjungan LN
-
Intip Kekayaan Budiman Sudjatmiko: Mengaku Punya Rp1 M, Ternyata Hartanya Enam Kali Lipat!
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Bareskrim Bongkar Gudang Ponsel Ilegal di Sidoarjo, Satu Truk Barang Bukti Disita
-
Sasar Pelanggan Kategori 2A, PAM Jaya Distribusikan Puluhan Toren untuk Ibu-ibu di Koja
-
Terisak Merasa Dikambinghitamkan, Ibam: Niat Bantu Nadiem Malah Dikriminalisasi 22 Tahun
-
Analis Masih Yakin Amerika Kalah Perang dengan Iran Meski dengan Bom
-
Terima Telepon PM Albanese, Prabowo Bahas Ekspor Pupuk Urea ke Australia
-
Warga Ciduk Pengguna Sabu Mondar-mandir saat Cari Ikan Sapu-sapu, Sempat Disuruh Tiduran di Got
-
LPG 12 Kg Melejit Rp228 Ribu, Pemprov DKI Perketat Pengawasan 'Eksodus' ke Gas Melon
-
Longsor Jadi Peringatan, DPRD DKI Percepat Pembenahan TPST Bantargebang
-
Pakar: Penegakan Hukum Jadi Kunci Tekan Rokok Ilegal
-
Rosan Roeslani Lapor ke Prabowo: Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun