Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat bicara soal data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mencatat 10 orang meninggal selama gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus lalu.
Pasalnya, Kementerian Sosial baru menyalurkan santunan kepada 7 keluarga korban.
Menurut Gus Ipul, perbedaan jumlah itu bukan karena ada keluarga yang diabaikan, melainkan karena proses assessment yang belum rampung.
"Sementara ini yang sudah kita assessment dan sudah selesai itu baru tujuh. Nanti yang tiga akan kita lihat lagi ya," ujar Gus Ipul usai menyalurkan santunan ke keluarga pengemudi ojol mendiang Affan Kurniawan di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
"Jadi kita lihat, tentu setelah melalui proses assessment itu nanti kita akan berikan santunan. Tapi yang sudah clear per hari ini yang sebetulnya ada tujuh," katanya menambahkan.
Ia memastikan santunan tetap diberikan kepada seluruh keluarga korban tewas, termasuk tiga keluarga yang masih menunggu proses verifikasi.
Bentuk bantuan yang diberikan berupa uang tunai Rp15 juta ditambah satu paket sembako.
"Santunan berupa uang 15 juta rupiah, indeksnya memang segitu. Dan juga ada satu paket sembako. Jadi ini salah satu bagian dari program kami yang memang juga diberikan kepada keluarga-keluarga yang mengalami musibah karena sebab-sebab tertentu," jelasnya.
YLBHI sebelumnya merilis data bahwa sepanjang 25–31 Agustus 2025 tercatat 10 orang meninggal dunia, 1.042 luka-luka, dan 3.337 ditangkap dalam gelombang aksi di sejumlah kota.
Baca Juga: Minta Masyarakat Tak Cemas, DPR Dukung TNI Hidupkan Lagi Pam Swakarsa: Beda dengan Orba?
Selain itu, Amnesty Internasional Indonesia juga mendesak Komnas HAM segera melakukan penyelidikan pro justitia terhadap kematian terhadap 10 warga sipil tersebut.
Amnesty menyoroti perlunya investigasi independen untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab diadili setelah angka korban jiwa meningkat.
Berita Terkait
-
Tinggalkan 'Jejak' Perlawanan, Aliansi Perempuan Tuntut Penghentian Kekerasan Negara
-
DPR 'Buka Jalan': Mahasiswa Akan Temui Pemerintah Bahas Tuntutan Krusial Besok
-
Siapa Wibawanto Nugroho Widodo? Narsum Debat Bareng Ferry Irwandi, Punya Rekam Jejak Mentereng
-
Dasco Minta Maaf Atas Kekeliruan DPR di Depan Mahasiswa: Hentikan Tunjangan, Moratorium Kunjungan LN
-
Intip Kekayaan Budiman Sudjatmiko: Mengaku Punya Rp1 M, Ternyata Hartanya Enam Kali Lipat!
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Kubu Nadiem akan Laporkan 3 Saksi ke KPK, Diduga Terima Duit Panas Chromebook, Siapa Mereka?
-
Wajah Baru Kolong Tol Angke: Usulan Pelaku Tawuran Disulap Jadi Skate Park Keren
-
Deretan 'Dosa' Bupati Pati Sudewo: Tantang Warga, Pajak 250 Persen, Kini Kena OTT KPK
-
Stop 'Main Aman', Legislator Gerindra Desak Negara Akhiri Konflik Agraria Permanen
-
Detik-detik Mencekam Polisi Rebut Kaki Ibu dari Cengkeraman Buaya 3 Meter di Tarakan
-
Panas! Pengacara Nadiem Protes Muka Mengejek Jaksa: Kalau Bikin Kacau Sidang, Kita Hobinya
-
Bripda Rio dan Satria Kumbara Jadi Tentara Bayaran Rusia, Menkum: Status WNI Otomatis Hilang
-
Bupati Pati, Sudewo Kena OTT KPK: Pemimpin yang Pernah Tantang Warganya Sendiri
-
Nadiem Makarim Bantah Pernah Balas Surat dari Google Soal Chromebook
-
Istana Jawab Ancaman Mogok: Perpres Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc di Meja Presiden Prabowo