Dasco: Kamis Besok, DPR Akan Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat

Suara.com - Tekanan publik yang masif lewat gerakan digital '17+8 Tuntutan Rakyat' akhirnya mendapat respons dari pimpinan Parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kesiapannya untuk membahas serangkaian tuntutan yang menggema di media sosial tersebut, setelah menerima perwakilan mahasiswa dan pemuda di gedung DPR.

Dasco memastikan, aspirasi yang dikristalkan dalam 25 poin tuntutan itu akan menjadi agenda pembahasan serius di tingkat pimpinan fraksi.

Pernyataan ini disampaikannya usai menggelar audiensi dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/9/2025).

Menurut Dasco, beberapa poin yang disampaikan langsung oleh para mahasiswa dalam audiensi selaras dengan daftar tuntutan '17+8' yang telah lebih dulu viral.

Ia secara spesifik menyoroti isu sensitif terkait tunjangan dewan dan tuntutan transparansi yang menjadi salah satu pemicu utama kemarahan publik.

"Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8," kata Dasco.

Politikus Partai Gerindra ini berjanji segera mengambil langkah konkret.

Ia menjadwalkan pertemuan dengan seluruh pimpinan fraksi di DPR untuk mengevaluasi dan mencari titik temu atas tuntutan-tuntutan tersebut.

Baca Juga: Akhirnya DPR Bertemu Mahasiswa, Bahas Kenaikan Tunjangan dan Investigasi Kerusuhan

"Baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR," ungkapnya.

Gelombang Tuntutan '17+8' di Dunia Maya

Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat' sendiri bukanlah sekadar tagar biasa. Ini adalah sebuah manifesto digital yang dirangkum secara rapi dan disebarluaskan oleh sejumlah influencer, aktivis, dan diamplifikasi oleh ribuan warganet.

Dengan desain khas tulisan berwarna pink dan hijau di atas latar hitam, tuntutan ini menjadi simbol perlawanan baru dari masyarakat sipil.

Tuntutan tersebut dibagi ke dalam dua kerangka waktu yang tegas: 17 tuntutan yang harus dipenuhi dalam satu minggu dengan tenggat waktu 5 September, dan 8 tuntutan reformasi fundamental yang harus direalisasikan dalam satu tahun ke depan.

Berikut adalah rincian dari poin-poin krusial dalam '17+8 Tuntutan Rakyat':