Aktivis '98 Desak Prabowo Rombak Total Kabinet Pasca-Demo Berdarah

Suara.com - Gelombang kemarahan publik terus membesar pasca-demo berdarah di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol).

Tragedi ini menjadi titik balik yang menempatkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di persimpangan jalan.

Di tengah situasi yang memanas, sosiolog sekaligus aktivis '98, Kang Ubedilah Badrun, menyerukan "cuci gudang" sistemik sebagai langkah penyelamatan bangsa.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Selasa (2/9/2025) dengan judul "Ubed Buka Penyebab Amuk Massa. Kapolri Harus Diberhentikan. Tragedi Demonstran di DPR | #SPEAKUP".

"Penyebab peristiwa ini terjadi karena performa elite politik yang buruk," kata Kang Ubed.

Menurutnya, krisis ini bukan hanya tanggung jawab elite baru tetapi juga akumulasi masalah dari periode sebelumnya, termasuk kinerja menteri dan kasus korupsi yang tak kunjung tuntas.

"Korupsi merajalela," tegasnya.

Dia juga menyinggung laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang peredaran uang korupsi bernilai triliunan rupiah, yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan integritas pemerintah.

Kang Ubed menilai, Prabowo kini memiliki momentum emas untuk membuktikan kepemimpinannya.

Baca Juga: Mensos Gus Ipul Turun Tangan! Keluarga Affan Kurniawan Dapat Peluang Usaha Mandiri

Ia mendesak Presiden untuk merombak kabinet secara total, mengganti Kapolri dan Kapolda yang dianggap gagal mengendalikan situasi, serta mengesahkan undang-undang yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

"Kalau itu semua dipenuhi, selesai," kata Kang Ubed penuh keyakinan.

"Tapi kalau tidak, itu akan meningkatkan akumulasi kemarahan public," imbuhnya.

Desakan ini, lanjutnya, bukan sekadar pergantian pejabat biasa, tetapi pembersihan menyeluruh dari lingkar kekuasaan yang selama ini dinilai gagal membawa perubahan signifikan bagi rakyat.

Lebih jauh, Kang Ubed menyarankan agar langkah bersih-bersih ini tidak berhenti pada jajaran menteri saja.

Ia menekankan bahwa jika kerusakan yang terjadi bersifat sistemik, maka Wakil Presiden pun tidak boleh dikecualikan.