Suara.com - Bareskrim Polri menangkap pasangan suami istri berinisial SB dan G, yang diduga sebagai dalang penjarahan rumah anggota DPR RI, Ahmad Sahroni.
Keduanya terbukti menyebarkan ajakan provokatif lewat media sosial hingga WhatsApp untuk menggerakkan massa.
Berikut lima fakta terkait pasutri provokator penjarahan rumah Sahroni.
1. Dalang Penjarahan dari Medsos dan WhatsApp
Pasangan SB dan G diketahui aktif menghasut massa lewat media sosial dan pesan instan. Ajakan itu memicu kericuhan hingga aksi penjarahan rumah Ahmad Sahroni dan penyerangan ke Polres Metro Jakarta Utara.
2. Gunakan Akun Facebook “Nannu” dan “Bambu Runcing”
Identitas digital mereka terungkap. SB berperan melalui akun Facebook bernama “Nannu”, sedangkan istrinya, G, mengoperasikan akun “Bambu Runcing”. Keduanya menjadi pusat penyebaran konten provokatif.
3. Admin Grup WhatsApp dengan 192 Anggota
Selain Facebook, SB juga mengelola grup WhatsApp bernama Kopi Hitam, yang kemudian berganti nama menjadi BEM RI dan ACAB 1312. Grup dengan 192 anggota itu digunakan untuk mengumpulkan massa yang mendatangi rumah Sahroni.
4. Ditangkap Polisi dengan Barang Bukti 2 Ponsel
SB dan G diciduk tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 1 September 2025. Polisi menyita dua unit ponsel sebagai barang bukti yang dipakai menyebarkan ajakan ricuh.
5. Terancam Hukuman Berat Hingga 6 Tahun Penjara
Atas perbuatannya, keduanya dijerat UU ITE dan KUHP dengan ancaman hukuman berat. SB dan G terancam pidana maksimal 6 tahun penjara, serta pasal tambahan lain yang bisa memperberat hukuman.
Selain pasutri tersebut, polisi juga meringkus CS, pemilik akun TikTok @Cecepmunich, yang membuat konten provokatif untuk menggerakkan aksi demonstrasi di Bandara Soekarno-Hatta.
Penangkapan suami istri dalang penjarahan ini menunjukkan peran penting media sosial dalam memicu kerusuhan. Polisi mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan platform digital, karena jejak digital dapat menjadi bukti hukum yang memberatkan pelaku provokasi.
Berita Terkait
-
Sempat Dijaga Ketat Brimob, Situasi Mabes Polri Kamis Malam Kini Terpantau Normal
-
Dilarang Dekat Mabes, BEM UI Beberkan Rapor Merah 602 Kasus Kekerasan Polri di Depan Gedung ASEAN
-
Kepalanya Busuk, Bawahnya Pasti Busuk! BEM UI Meradang Usai Aksi Bawa Keranda Dihadang
-
Kado Keranda Mayat BEM UI Dilucuti Polisi, Demo #MatinyaReformasiPolri Ricuh
-
Duduk Perkara Ultimatum Prabowo soal Demo Bayaran: Benarkah Ditunggangi dan Siapa Dalangnya?
Terpopuler
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 6 Sepatu Jalan Terbaik yang Nyaman Dipakai Lari dari Brand Luar dan Lokal
- Di Mana Tempat Beli Sepatu Asics Ori di Indonesia? Ini 5 Rekomendasi Toko Tepercaya
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Spanyol vs Argentina: 6 Faktor Penentu Juara Piala Dunia 2026
-
Mitra Grab Sambut Positif Skema Komisi 8 Persen, Sebut Tak Ada Lagi Potongan Tambahan
-
Korban Tewas Kecelakaan Sibolangit Dibawa ke RS Adam Malik, Kondisi Mengenaskan
-
Dengue Rugikan Indonesia Rp9 Triliun di 2024: Mengapa 3M Saja Tidak Lagi Cukup?
-
Penantian 18 Tahun Terbayar, 5 Ribu Penggemar 'Karaoke Massal' di Konser Peterpan Malaysia
-
6 Korban Kecelakaan Sibolangit Dirawat di RS Adam Malik, 1 Anak Luka Serius
-
Kisah Foto Ikonik Messi dan Bayi Lamine Yamal, Berujung Duel di Final Piala Dunia 2026
-
Bantargebang Berbenah, Sampah Warga Tetap Diangkut
-
Evakuasi Dramatis Satu Jam Pekerja Pabrik Marmer di Gresik yang Tewas Tertimpa Reruntuhan
-
Dedi Mulyadi Sambut Baik Putusan PTUN, Sebut PLK Lembaga Tidak Sah