Susi Kaget Anggota DPRD DKI Dapat Tunjangan Perumahan Rp78 Juta Per Bulan, Anies Diminta Jelaskan

Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, terkejut dengan adanya pemberian tunjangan perumahan hingga sebesar Rp78 juta per bulan untuk tiap anggota DPRD DKI.

Hal ini diketahui melalui akun X miliknya, @susipudjiastuti.

Ia mengunggah ulang pemberitaan yang menyebutkan pemberian tunjangan itu. Lalu ia mengomentarinya dengan emoticon terkejut seperti dikutip pada Jumat (5/9/2025).

Cuitan Susi itu langsung direspons sejumlah warganet yang juga menentang pemberian tunjangan dengan nilai fantastis itu.

Pemilik akun @hik****** misalnya, menyebut seharusnya tunjangan perumahan dengan nominal besar tak diberikan kepada legislator Jakarta karena tinggal dan berkantor di kota yang sama.

"Kalau tinggalnya masih di jakarta2 aja kebanyakan ga sih bu? Tapi suka heran deh, pejabat yang gajinya udah besar tunjangan besar kenapa dapet tunjangan rumah? Apa sebenernya mereka yang lebih patut dikasihani daripada rakyat dengan gaji pas2an?" kata akun itu.

Ada juga akun X bernama @Sya******* yang meminta Gubernur DKI periode 2017-2022 Anies Baswedan selaku pembuat Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022. memberikan tanggapan.

"@aniesbaswedan tolong jelaskan, Pak," ucap akun itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti tuntutan mahasiswa yang mendesak agar tunjangan perumahan anggota DPRD DKI Jakarta dikurangi.

Baca Juga: DPRD Janji Kawal Tuntutan Mahasiswa soal Anggaran dan Transparansi Dharma Jaya

Ia mengaku akan membahas penyesuaian anggaran pendapatan untuk legislator Ibu Kota sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya. Kami nanti akan sesuaikan dengan PAD (pendapatan asli daerah) yang ada," kata Ima di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Meski begitu, Ima mengaku belum mengetahui berapa besar pengurangan tunjangan yang akan diputuskan. Ia memastikan DPRD akan menyesuaikan nilai tersebut dengan kondisi keuangan daerah.

Lebih lanjut, Ima menyebut gaji dan tunjangan anggota dewan sejatinya digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat Jakarta.

"Gaji dan tunjangan kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya. Jadi, masyarakat bisa bebas melihat dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujarnya.