Pengamat Pertanyakan Urgensi Tunjangan Perumahan DPRD DKI: Mereka Kan Rumahnya di Jakarta

Suara.com - Besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta menjadi sorotan. Pasalnya, angka yang diterima tiap bulan terbilang fantastis.

Berdasarkan data yang dihimpun, tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD DKI mencapai Rp78,8 juta per bulan, sementara untuk anggota DPRD Rp70,4 juta termasuk pajak.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai pemberian tunjangan ini selama ini nyaris tak tersorot publik. Menurutnya, ada kesan DPRD tidak pernah terbuka soal total penghasilan yang mereka kantongi.

"Jadi penggunaan anggaran selama ini memang ditutup dan publik tidak tahu. Maksudnya itu, aturannya enggak jelas," kata Trubus saat dihubungi, Minggu (7/9/2025).

Ia menegaskan, tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Jakarta tidak masuk akal. Sebab, para wakil rakyat itu seharusnya memang sudah berdomisili di ibu kota.

"Mereka rumahnya di Jakarta, masa ada tunjangan rumah. Kalau dia rumahnya di Bogor, ya jadi anggota DPRD di Bogor saja, kenapa di Jakarta," ujarnya.

Trubus menyebut, pemberian tunjangan itu tidak memiliki urgensi.

Ia menilai, kebijakan ini justru terkesan hanya dijadikan alasan untuk menguras anggaran dengan cara yang sah secara administrasi.

Menurutnya, praktik ini mendekati perilaku koruptif lantaran fasilitas tersebut tidak dibutuhkan.

Baca Juga: Susi Kaget Anggota DPRD DKI Dapat Tunjangan Perumahan Rp78 Juta Per Bulan, Anies Diminta Jelaskan

"Kalau (menurut) saya itu dihapus. Seperti DPR kan dihapus," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyindir keras perilaku DPRD DKI yang tetap menikmati fasilitas tersebut meski sudah tinggal di Jakarta. Baginya, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan akal-akalan semata.

"Karena aneh, mereka tinggal di Jakarta, tapi tetap dapat tunjangan perumahan. Ini kan sesuatu yang menurut saya pemborosan anggaran. Akal-akalan lah itu," kata Trubus.