Suara.com - Di balik rekam jejak akademisnya yang mentereng, pertanyaan terbesar yang membayangi Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, bukanlah soal kompetensinya, melainkan soal koneksi politiknya.
Siapa "orang kuat" di belakangnya? Dan benarkah ia adalah "orangnya tersebut adalah Luhut"?
Spekulasi ini bukan tanpa dasar. Penelusuran jejak karier Purbaya menunjukkan bahwa ia adalah seorang birokrat senior yang sangat lama berada di orbit Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, salah satu figur besar di Indonesia.
Jejak Panjang di Bawah Komando Luhut
Hubungan kerja antara Purbaya dan Luhut terjalin sangat erat dan panjang. Purbaya tercatat pernah memegang beberapa posisi kunci langsung di bawah Luhut, baik saat Luhut menjabat sebagai Menko Polhukam maupun sebagai Menko Marves.
Pada tahun 2015-2016, saat menjabat staf khusus Menko Polhukam yakni saat Luhut masih menjabat Menko Polhukam, Purbaya sudah menjadi salah satu penasihat ekonominya.
Lalu setahun kemudian, ia menjadi staf khusus & Deputi Menko Marves tepatnya pada 2016-2020, yakni saat Luhut bergeser menjadi Menko Marves, Purbaya ikut "diboyong". Ia bahkan dipromosikan dari Staf Khusus menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.
Posisi sebagai deputi adalah jabatan eselon I yang sangat strategis, menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dari Luhut kepada Purbaya. Ia pun disebut sebagai salah satu "tangan kanan" Luhut dalam mengelola isu-isu paling krusial di kementerian tersebut.
Bukan Cuma Luhut: Teknokrat Lintas Zaman
Baca Juga: Media Asing Soroti 'Tumbangnya' Sri Mulyani, Sebut Gelombang Protes dan Penjarahan jadi Pemicu
Meskipun koneksinya dengan Luhut adalah yang paling kuat, menyebut Purbaya hanya sebagai "orang Luhut" mungkin terlalu menyederhanakan.
Rekam jejaknya menunjukkan bahwa ia adalah seorang teknokrat profesional yang mampu "bertahan hidup" dan dipercaya di berbagai era dan di bawah berbagai kepemimpinan.
- Era SBY: Ia sudah menjadi Staf Khusus Menko Perekonomian dan anggota Komite Ekonomi Nasional.
- Era Awal Jokowi: Ia pernah menjadi Deputi di Kantor Staf Presiden (KSP) dan juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian BUMN di bawah Rini Soemarno.
Kemampuannya untuk bekerja di bawah berbagai "raja" politik ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang birokrat yang sangat adaptif dan kompeten, yang keahliannya dibutuhkan oleh siapapun yang sedang berkuasa.
Jadi, "Orang Titipan" atau Teknokrat Murni?
Inilah pertanyaan utamanya. Apakah penunjukannya sebagai Menteri Keuangan adalah murni karena kompetensinya yang diakui oleh Presiden Prabowo?
Ataukah ada "restu" atau bahkan "dorongan kuat" dari mentor politiknya, Luhut Binsar Pandjaitan, yang masih memiliki pengaruh besar?
Jawabannya kemungkinan besar adalah kombinasi keduanya.
Berita Terkait
-
Media Asing Soroti 'Tumbangnya' Sri Mulyani, Sebut Gelombang Protes dan Penjarahan jadi Pemicu
-
Gantikan Sri Mulyani, Ternyata Pendidikan Menkeu Purbaya Tak Kalah Mentereng
-
Usai Sri Mulyani Dicopot, Menkeu Purbaya Didesak Kembalikan Kepercayaan Publik
-
Latar Belakang Pendidikan Purbaya Yudhi Sadewa: Bergelar Doktor Ilmu Ekonomi, Gantikan Sri Mulyani
-
Sri Mulyani Dicopot jadi Berita Baik
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
-
Kasatgas Tito Karnavian Pastikan Pemulihan Sekolah Pascabencana di Tapanuli Tengah