- Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa disambut positif.
- Pergantian ini sudah lama diserukan oleh berbagai pihak.
- CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menkeu baru secara kritis dan objektif.
Suara.com - Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa disambut positif oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyebut pergantian ini sebagai berita baik bagi ekonomi Indonesia.
Menurutnya, pergantian ini sudah lama diserukan oleh berbagai pihak, termasuk think tank dan masyarakat sipil, sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Sri Mulyani dalam mendorong kebijakan yang berkeadilan.
"Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi," ujar Bhima dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9/2025).
Bhima menambahkan, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menkeu baru secara kritis dan objektif. Ia menekankan, tugas paling mendesak Purbaya Yudhi Sadewa adalah mengembalikan kepercayaan publik dengan fokus pada beberapa poin utama:
Strategi Pajak Berkeadilan: Bhima mendesak agar strategi pajak memperhatikan daya beli masyarakat menengah ke bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8% dan menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7 juta per bulan. Ia juga mendesak pajak kekayaan (2%) untuk orang super kaya dan pajak windfall profit untuk sektor ekstraktif.
- Efisiensi Anggaran: Evaluasi ulang efisiensi anggaran yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya yang berdampak pada transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.
- Restrukturisasi Utang: Melakukan restrukturisasi utang pemerintah untuk menekan beban bunga, serta membuka ruang untuk skema pertukaran utang (debt swap) untuk transisi energi dan konservasi alam.
- Copot Pejabat Rangkap Jabatan: Mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN untuk menghindari konflik kepentingan.
- Evaluasi Insentif Fiskal: Mengevaluasi seluruh belanja perpajakan yang merugikan keuangan negara dan memastikan insentif fiskal tidak memperburuk ketimpangan antara perusahaan besar dan UMKM.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
Daftar Kementerian dan Instansi CPNS 2026, Diprediksi Bakal Buka Seleksi
-
BRI Sahabat Disabilitas, Dorong Difabel Berdaya Melalui Kegiatan Pelatihan dan Pemagangan
-
Influencer Tak Bisa Sembarangan, OJK: Harus Jujur Jika Endorse Produk Keuangan
-
Pakar Nilai Pengoperasian SPBU Kantong Bisa Tangani Masalah Stok BBM saat Bencana
-
Singgung SPBU Swasta Ogah Beli Base Fuel dari Pertamina, Bahlil: Jadi Aja Tukang Pijit!
-
Rencana Bandara Kertajati Jadi Pusat Bengkel Pesawat Terwujud, Pembangunan Tahap 1 Jalan
-
Mengenal Skema Ponzi: Dugaan Borok di Balik Bisnis Vendor Ayu Puspita Dinanti
-
Mendag Busan Mulai Kecangkan Ikat Pinggang Jaga Pasokan Bahan Pokok Saat Nataru
-
Ekonomi Melonjak, BP Batam Siapkan Strategi Kurangi Pengangguran
-
Operasi Tambang Emas Terafiliasi Astra International di Tapanuli Dibekukan KLH, Ini Kata Bahlil