- Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa disambut positif.
- Pergantian ini sudah lama diserukan oleh berbagai pihak.
- CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menkeu baru secara kritis dan objektif.
Suara.com - Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa disambut positif oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyebut pergantian ini sebagai berita baik bagi ekonomi Indonesia.
Menurutnya, pergantian ini sudah lama diserukan oleh berbagai pihak, termasuk think tank dan masyarakat sipil, sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Sri Mulyani dalam mendorong kebijakan yang berkeadilan.
"Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi," ujar Bhima dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9/2025).
Bhima menambahkan, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menkeu baru secara kritis dan objektif. Ia menekankan, tugas paling mendesak Purbaya Yudhi Sadewa adalah mengembalikan kepercayaan publik dengan fokus pada beberapa poin utama:
Strategi Pajak Berkeadilan: Bhima mendesak agar strategi pajak memperhatikan daya beli masyarakat menengah ke bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8% dan menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7 juta per bulan. Ia juga mendesak pajak kekayaan (2%) untuk orang super kaya dan pajak windfall profit untuk sektor ekstraktif.
- Efisiensi Anggaran: Evaluasi ulang efisiensi anggaran yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya yang berdampak pada transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.
- Restrukturisasi Utang: Melakukan restrukturisasi utang pemerintah untuk menekan beban bunga, serta membuka ruang untuk skema pertukaran utang (debt swap) untuk transisi energi dan konservasi alam.
- Copot Pejabat Rangkap Jabatan: Mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN untuk menghindari konflik kepentingan.
- Evaluasi Insentif Fiskal: Mengevaluasi seluruh belanja perpajakan yang merugikan keuangan negara dan memastikan insentif fiskal tidak memperburuk ketimpangan antara perusahaan besar dan UMKM.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 5 Bedak Padat Mengandung SPF, Praktis untuk Touch Up Sekaligus Lindungi Kulit dari Matahari
- Mathew Baker Masih Dianggap Milik Australia meski Dipanggil Timnas Indonesia Senior
- Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
Pilihan
-
Lucky Hakim Dinobatkan Sebagai Bupati Terbaik, Wakilnya Malah Jadi Tersangka
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
Terkini
-
IHSG Jadi Bursa Terburuk di Tengah Isu "Sell Indonesia", Analis: Pulihkan Kepercayaan!
-
Pemerintah Stop Pendaftaran Dapur MBG, Pencairan Anggaran Tembus Rp88,2 Triliun
-
Tok! Ekspor Batu Bara hingga Sawit Kini Wajib Lewat Danantara
-
Rekap Harga Emas Sepekan Turun Signifikan, Bagaimana Trennya?
-
Badai PHK Mengancam Akibat Dolar Melejit, KSPSI Desak Pemerintah Bertindak
-
BTN Perkuat Kualitas Kredit, Transformasi Loan Factory Dorong Pertumbuhan yang Lebih Sehat
-
KRL Green Line Bakal Dirombak Besar-besaran, Penumpang Rangkasbitung Siap-siap
-
Berlaku 6 Juni, ASDP Beri Diskon Tiket Kapal Feri 21,95% Selama Libur Sekolah
-
Masyarakat Dinilai akan Bingung Bedakan Produk Vape Legal Akibat Kemasan Polos
-
Tak Hanya Ada Rokok, Vape Ilegal Juga Terancam Marak Beredar