- Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa disambut positif.
- Pergantian ini sudah lama diserukan oleh berbagai pihak.
- CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menkeu baru secara kritis dan objektif.
Suara.com - Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa disambut positif oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyebut pergantian ini sebagai berita baik bagi ekonomi Indonesia.
Menurutnya, pergantian ini sudah lama diserukan oleh berbagai pihak, termasuk think tank dan masyarakat sipil, sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Sri Mulyani dalam mendorong kebijakan yang berkeadilan.
"Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi," ujar Bhima dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9/2025).
Bhima menambahkan, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menkeu baru secara kritis dan objektif. Ia menekankan, tugas paling mendesak Purbaya Yudhi Sadewa adalah mengembalikan kepercayaan publik dengan fokus pada beberapa poin utama:
Strategi Pajak Berkeadilan: Bhima mendesak agar strategi pajak memperhatikan daya beli masyarakat menengah ke bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8% dan menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7 juta per bulan. Ia juga mendesak pajak kekayaan (2%) untuk orang super kaya dan pajak windfall profit untuk sektor ekstraktif.
- Efisiensi Anggaran: Evaluasi ulang efisiensi anggaran yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya yang berdampak pada transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.
- Restrukturisasi Utang: Melakukan restrukturisasi utang pemerintah untuk menekan beban bunga, serta membuka ruang untuk skema pertukaran utang (debt swap) untuk transisi energi dan konservasi alam.
- Copot Pejabat Rangkap Jabatan: Mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN untuk menghindari konflik kepentingan.
- Evaluasi Insentif Fiskal: Mengevaluasi seluruh belanja perpajakan yang merugikan keuangan negara dan memastikan insentif fiskal tidak memperburuk ketimpangan antara perusahaan besar dan UMKM.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
- Deretan Mobil Bekas 80 Jutaan Punya Mesin Awet dan Bandel untuk Pemakaian Lama
- Jadwal M7 Mobile Legends Knockout Terbaru: AE di Upper, ONIC Cuma Punya 1 Nyawa
Pilihan
-
Rumor Panas Eks AC Milan ke Persib, Bobotoh Bersuara: Bojan Lebih Tahu Kebutuhan Tim
-
Ekonomi Tak Jelas, Gaji Rendah, Warga Jogja Berjuang untuk Hidup
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
Terkini
-
Mentan Amran Keluarkan Ancaman Tanggapi Keluhan Terkait Impor Sapi
-
LPS: Bunga Penjaminan Simpanan Bank Masih 3,5 Persen
-
Nego dengan Gubernur Papua, Bahlil Jamin Divestasi Saham Freeport Rampung Kuartal I-2026
-
Ramai-ramai Pedagang Daging Mogok, Amran Ancam Cabut Izin Pengusaha yang Mainkan Harga
-
Bahlil Mau Stop Impor BBM di 2027, Harganya Bisa Murah?
-
Pedagang Dilarang Naikkan Harga, Bos Bapanas Ungkap Stok Beras 3,3 Juta Ton
-
Bahlil Dukung Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe, KLH Dorong ke Bareskrim
-
Bidik Laba Rp 100 M, Emiten IFSH Mau Akuisi Tambang Nikel Tahun Ini
-
Garap Banyak Film, Emiten Hiburan IRSX Bidik Pendapatan Tumbuh 200% di 2026
-
Bahlil Jamin Sumur Rakyat Mulai Bisa Beroperasi Secara Legal