- Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa disambut positif.
- Pergantian ini sudah lama diserukan oleh berbagai pihak.
- CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menkeu baru secara kritis dan objektif.
Suara.com - Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa disambut positif oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyebut pergantian ini sebagai berita baik bagi ekonomi Indonesia.
Menurutnya, pergantian ini sudah lama diserukan oleh berbagai pihak, termasuk think tank dan masyarakat sipil, sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Sri Mulyani dalam mendorong kebijakan yang berkeadilan.
"Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi," ujar Bhima dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9/2025).
Bhima menambahkan, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menkeu baru secara kritis dan objektif. Ia menekankan, tugas paling mendesak Purbaya Yudhi Sadewa adalah mengembalikan kepercayaan publik dengan fokus pada beberapa poin utama:
Strategi Pajak Berkeadilan: Bhima mendesak agar strategi pajak memperhatikan daya beli masyarakat menengah ke bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8% dan menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7 juta per bulan. Ia juga mendesak pajak kekayaan (2%) untuk orang super kaya dan pajak windfall profit untuk sektor ekstraktif.
- Efisiensi Anggaran: Evaluasi ulang efisiensi anggaran yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya yang berdampak pada transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.
- Restrukturisasi Utang: Melakukan restrukturisasi utang pemerintah untuk menekan beban bunga, serta membuka ruang untuk skema pertukaran utang (debt swap) untuk transisi energi dan konservasi alam.
- Copot Pejabat Rangkap Jabatan: Mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN untuk menghindari konflik kepentingan.
- Evaluasi Insentif Fiskal: Mengevaluasi seluruh belanja perpajakan yang merugikan keuangan negara dan memastikan insentif fiskal tidak memperburuk ketimpangan antara perusahaan besar dan UMKM.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
Terkini
-
Amman Mineral Dapat Restu Pemerintah untuk Ekspor Konsentrat Tembaga
-
GMFI Siap Gelar Right Issue Sekaligus Inbreng Lahan dari API Rp 5,66 Triliun
-
Prabowo Minta DHE Ditinjau Ulang, BI: Bagus Untuk Dukung Stabilitas Rupiah
-
Bahlil Mau Nyontek Penerapan BBM Campur Etanol dari Brasil
-
Tumbuh 10,6 Persen, BTN Bukukan Laba Bersih Rp 2,3 Triliun Hingga Kuartal III-2025
-
IHSG Melemah Tipis, Perang Dagang Masih Jadi Pemicu
-
Oknum Pajak Semarang Palak Rp300 Juta, Menkeu Purbaya Heran Masih Ada Pungli
-
Pegadaian Raih Best Innovation Lewat ATM Emas, Perkuat Posisi Gold Ecosystem Leader di Indonesia
-
Wajib Pajak 'Diperas' Oknum Rp10 Juta, Menkeu Purbaya Geram
-
Koperasi dan UMKM Jadi Prioritas Kelola Tambang, Pemerintah Dorong Pemerataan Ekonomi